Dani Ramdan Bertekad Menurunkan Penderita Stunting di Kabupaten Bekasi Menjadi Enam Persen pada 2022

TribunBekasi.com, Bekasi - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menargetkan penurunan angka stunting sebesar enam persen hingga 2022.

Stunting adalah gagal tumbuh akibat akumulasi ketidakcukupan zat gizi yang berlangsung lama dari kehamilan sampai usia 24 bulan.

Baca juga: Kartu Prakerja Gelombang 19, Berikut Cara Mendaftar dan Pembuatan Akun, Hingga Tips Lolos Seleksi

Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengatakan penurunan angka enam persen stunting itu berdasarkan rencana pembangungan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022.

Angka penurunan stunting di Kabupaten Bekasi masih terbilang kecil.

Sehingga, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi bagi Kabupaten Bekasi ke depannya.

"Dengan adanya penilaian ini, dinas-dinas bisa mengetahui mana yang masih kurang baik, mana yang harus diperbaiki, dan program lintas sektornya, agar ke depannya stunting di Kabupaten Bekasi menurun,” tambahnya.

Ia mengatakan masih ada beberapa data yang kurang lengkap dalam penilaian stunting di Kabupaten Bekasi, sehingga pihaknya akan melengkapi data yang kurang, agar hasilnya bisa komprehensif.

Baca juga: AXA Mandiri Cairkan Klaim Rp 4,25 Miliar untuk Nakes yang Gugur Akibat Covid-19

"Dalam penilaian stunting di Kabupaten Bekasi, beberapa sudah menunjukkan hasil kinerja yang baik, namun ada beberapa yang datanya kurang lengkap, nanti kita akan lengkapi agar menunjukkan hasil yang komprehensif,” ujar Dani.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berpesan agar persoalan stunting, serta kematian ibu hamil dan bayi menjadi program prioritas penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Hal itu disampaikannya pada Pelantikan Ketua TP-PKK Provinsi Kalimantan Tengah di Kantor Kemendagri dan diikuti secara virtual, Selasa (25/5/2021).

“Kekerdilan itu akan menimbulkan masalah, kita tidak memiliki daya saing, anak-anak kita tidak memiliki daya saing karena fisik mereka tidak memadai, kalah dengan besar tinggi fisiknya," kata Mendagri.

Baca juga: Jharna Bhagwani Ungkap Perasaan Galau dan Bimbang pada Pasangan Lewat Single Tell Me

Dikatakan Mendagri, meski PKK telah memiliki 10 (sepuluh) Program utama PKK terkait pemberdayaan keluarga, terdapat fleksibilitas penyusunan program sesuai dengan persoalan dan kondisi daerah masing-masing.

Namun, hal itu tak berlaku bagi persoalan stunting.

rogram penanganan stunting menurutnya perlu menjadi prioritas, sebab akan memengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Saya tidak mengatakan yang besar, tinggi lebih baik, tapi umumnya begitu, (karenanya) stunting menjadi program nasional yang perlu menjadi program utama dari PKK,” katanya.

Eks Kapolri itu mengatakan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci Indonesia ke depan.

Baca juga: HARI INI Tribun Network Luncurkan TribunBekasi.com dan TribunTangerang.com, Ada Talkshow Nasional

Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah.

Menurutnya, ini merupakan anak dan balita merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul ke depan, sehingga ia berharap persoalan stunting, kematian ibu atau kematian bayi meningkat.

“Kita tahu untuk tingkat nasional yang paling utama adalah program stunting, menekan angka stunting, kekerdilan karena kurangnya gizi pada saat masa kandungan dan dua tahun awal pada saat setelah melahirkan,” ujar Mendagri.

Mendagri meminta agar pandemi Covid-19 tidak mengurangi upaya penguatan perlindungan terhadap ibu hamil dan anak di PKK.

Baca juga: POCO Store Resmi Pertama di Dunia Hadir di Indonesia, Dilengkapi Area Skating Ground

Sebab Pemerintah telah menetapkan kesehatan ibu dan anak menjadi program prioritas dalam rencana pembangunan.

Salah satunya melalui Proyek Prioritas Strategis (major project) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.

“Kemudian kematian ibu hamil dan anak-anak bayi, ini juga harus diturunkan, artinya harus ada perhatian terhadap masalah ibu hamil, menurunkan angka kematian ibu hamil, kematian bayi dan stunting dengan membuat terobosan untuk menambah gizi, asupan bagi ibu hamil dan bayi-bayi,” jelasnya.

Setelah memprioritaskan program tersebut, barulah Mendagri meminta PKK untuk dapat menjadi mitra pemerintah dalam menangani persoalan lainnya.

Baca juga: Bukan Cuma Urusi Ketertiban Umum, 65 Anggota Linmas Pebayuran Dilatih Penanggulangan Bencana

“Nah ini yang menjadi hal yang sangat penting untuk secara nasional, baru kemudian yang lain yaitu masalah yang berhubungan untuk membantu keluarga agar mereka lebih sejahtera,” pungkasnya.