Breaking News:

Berita Nasional

Saat Pandemi Virus Corona Mengganas di Bulan Juli, Utang Luar Negeri Nyaris Tembus Rp 6.000 Triliun

Pandemi virus corona yang mengganas di bulan Juli 2021 ternyata memicu penambahan utang luar negeri (ULN) Indonesia, hingga nyaris Rp 6.000 T.

Kompas.com
Ilustrasi uang - Jumlah utang luar negeri Indonesia kian membengkak, akibat pandemi virus corona kini nyaris tembus Rp 6.000 triliun. 

TRIBUNBEKASI.COM, Bank Indonesia dalam laporan terbarunya menyebutkan, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia hingga Juli 2021 tercatat senilai 415,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp5.919 triliun (asumsi kurs Rp14.239 per dolar AS).

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono mengatakan, angka tersebut tumbuh lambat jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Baca juga: Tren Kasus Covid-19 di Indonesia Menurun, Presiden RI Joko Widodo: Sebuah Penurunan Tajam

“Utang Luar Negeri Indonesia pada Juli 2021 tumbuh melambat,” ujarnya, Rabu (15/9/2021).

“Posisi ULN Indonesia pada akhir Juli 2021 tercatat sebesar 415,7 miliar dolar AS atau tumbuh 1,7 persen (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar dua persen (yoy),” lanjut Erwin.

Menurut Erwin, perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN pemerintah.

Untuk ULN pemerintah, tercatat tumbuh lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.

Posisi ULN pemerintah di bulan Juli 2021 mencapai 205,9 miliar dolar AS atau tumbuh 3,5 persen  (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Juni 2021 sebesar 4,3 persen (yoy).

Baca juga: Dua Pasien Korban Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang Membaik, Satu Kritis Akibat Trauma Inhalasi

Perkembangan ini disebabkan oleh penurunan posisi Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan pembayaran neto pinjaman bilateral, di tengah penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19.

Menurut Erwin, pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas.

Yang belanja tersebut antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2 persen), sektor jasa pendidikan (16,4 persen), sektor konstruksi (15,4 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6 persen).

Baca juga: PT KAI Siapkan Perangkat yang Memudahkan Penyandang Disabilitas Gunakan LRT Jabodebek

Halaman
12
Editor: Valentino Verry
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved