Berita Bekasi

Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bekasi Berkurang Rp190 Miliar, Ini Penyebabnya

Kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil akibat terimbas pandemi menyebabkan mereka mengurungkan niatnya membayar PKB tahunan.

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Dedy
Warta Kota/Rangga Baskoro
Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB) Kabupaten Bekasi dikurangi oleh Pemprov Jawa Barat. (FOTO ILUSTRASI) 

TRIBUNBEKASI.COM, CIKARANG --- Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB) Kabupaten Bekasi dikurangi oleh Pemprov Jawa Barat.

Berkurangnya bagi pajak tersebut dikarenakan minimnya pemasukan daerah yang bersumber dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan PKB tahunan.

"Memang ada koreksi bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor oleh provinsi (Jawa Barat) yang menyusut sangat jauh," ujar Dani saat ditemui di Kantor Pemkab Bekasi, Rabu (29/9/2021).

Kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil akibat terimbas pandemi menyebabkan mereka mengurungkan niatnya untuk membayar PKB tahunan.

Baca juga: DPRD Baru Bahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bekasi 2021, Begini Alasannya

Baca juga: Sri Mulyani Ajak Generasi Muda Sadar Pajak untuk Mendongkrak Perolehan Pajak di saat Pandemi

Begitu pula dengan pemasukan BBNKB di mana tak banyak masyarakat yang membeli kendaraan baru sehingga juga berdampak pada menyusutnya pemasukan daerah.

"Kan pajak kendaraan ada dua, ada BBNKB itu yang kendaraan baru, ada yang tahunan (PKB). Kalau penjualan kendaraan baru kan menurun drastis, demikian juga yang bayar pajak sekarang banyak yang nunggak," katanya.

 

 

Oleh sebab itu, pihaknya harus melakukan penyesuaian anggaran dengan cara menggeser beberapa program yang telah masuk pada tahap pengerjaan di tahun ini.

"Ya jadinya kita harus menyesuaikan belanjanya karena bagi hasil ada hitung-hitungannya. Bisa kita cek kalau memang terjadi penurunan di pemda, maka bagi hasilnya (dikurangi), bukan hanya Bekasi saja, semua mengalami pengurangan," ungkapnya.

Sementara itu, Pj Sekda Bekasi Herman Hanapi menuturkan besaran bagi hasil yang dikoreksi berjumlah Rp190 miliar.

Pengurangan, sambungnya, sangat mempengaruhi kelanjutan program pemerintah daerah yang telah direncanakan.

"Bagi hasil provinsi ini ada terkoreksi Rp190 miliar. Ini yang nantinya jadi pengaruh terhadap, awalnya kita balance antara keuangan dengan kegiatan, sekarang kalau pendapatan bagi hasil dikurangi berarti ada kegiatan yang harus kita turunkan," kata Herman. 

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved