Berita Karawang
Pemkab Karawang Siap Selaraskan Program Pempus dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem
Karawang masuk target lima besar dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem, bukan masuk lima besar kemiskinan ekstrem.
Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Ichwan Chasani
TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG — Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat tak mau ambil pusing terkait polemik kebenaran data kemiskinan ekstrem di wilayah Karawang.
Pihaknya siap menyelaraskan program pemerintah pusat dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem.
"Kami tidak mau berpolemik soal data, walaupun memang berbicara level tingkatan Karawang itu berada pada posisi ke-14 bukan 5 besar pada angka 8,26 persen. Itu masih di atas Purwakarta, Indramayu, Kuningan dan Cianjur," kata Sekretaris Daerah Karawang, Acep Jamhuri, saat ditemui di kantornya, pada Kamis (21/10/2021).
Acep mengungkapkan jika dilihat indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Karawang itu sebesar 7,68 tidak melebihi 10,6 persen.
Akan tetapi, menurutnya Karawang itu masuk target lima besar dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem bukan masuk lima besar kemiskinan ekstrem.
Ada beberapa alasan Karawang masuk lima besar target, pertama Karawang merupakan penyangga Ibu Kota Jakarta, kawasan industri, UMK paling tinggi, daerah pertanian dan keberpihakan anggaran dalam upaya pengentasan sangat baik.
"Akhirnya ya Karawang menjadi target pengentasan kemiskinan oleh pusat dan dari yang ditargetkan hanya 25 desa di 5 Kecamatan yang akan diselesaikan," terang dia.
Acep melanjutkan saat ini Pemkab Karawang tengah menyiapkan tim khusus pendataan kemiskinan di Karawang sebagai upaya memaksimalkan program pengentasan kemiskinan ekstrem dari pemerintah pusat.
“Karawang sebagai target dari program pengentasan kemiskinan ekstrem dari pusat tengah membentuk tim khusus untuk pendataan warga miskin di setiap desa. Tentunya hal ini untuk memaksimalkan program,” kata Acep.
Dikatakan Sekda, tim khusus ini berkoordinasi di bawah kewenangan Pemkab. “Jadi nantinya koordinasi langsung dengan Pemkab, tanpa terpengaruh bila mana ada pergantian pemerintah di desa,” katanya.
Terkait anggaran program, ia mengakui Pemkab belum mendapatkan kejelasan pasti anggaran yang diberikan pemerintah pusat.
“Untuk anggarannya berapa, Pemkab belum tahu besarannya, yang pasti sebelum adanya program kemiskinan ekstrem dari pusat, Pemkab sendiri sudah menanggulangi kemiskinan ini dengan berbagai macam program,” tandasnya.