Pernyataan Hasto Kristiyanto Soal Era Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Ditanggapi Jusuf Kalla

TRIBUNBEKASI.COM - Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla tanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Pernyataan Hasto Kristiyanto ini terkait era kepemimpinan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Hasto Kristiyanto, Susilo Bambang Yudhoyono ini banyak digelar rapat tetapi tetap tidak ada keputusan.

Hal ini berdasarkan pengalaman Jusuf Kalla, sebagai Wakil Presiden dari Presiden SBY dan Presiden RI Joko Widodo dan Menteri dari zaman Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Mantan Mensesneg era Presiden SBY Meninggal Dunia

Baca juga: HUT ke-72 Susilo Bambang Yudhoyono, Bupati Karawang: Barakallah Fii Umrik Ayah, Guru, Pimpinan Kami

Baca juga: Siapa Saja Kandidat Capres di Pilpres 2024 dari PDI Perjuangan? Berikut Penjelasan Hasto Kristiyanto

"Tujuh Presiden Republik Indonesia sejak Indonesia merdeka, dan masing-masing berbeda cara kepemimpinan."

"Pak Harto berbeda dengan Bung Karno, Pak Habibie berbeda dengan Gus Dur, Ibu Megawati berbeda dengan Pak SBY dan juga Pak Jokowi," kata JK lewat keterangan yang diterima, Jumat (29/10/2021).

Tanpa bermaksud membandingkan antara SBY dan Jokowi, JK mengatakan, masing-masing dalam mengambil keputusan dan cara rapat yang tiap tahun jumlahnya hampir sama.

"Ada yang ambil keputusan langsung dalam rapat, ada yang dirapatkan lagi sampai tuntas. Zaman SBY beberapa keputusan penting diambil dalam rapat,"

"Seperti mengurangi defisit APBN tahun 2005 dengan menaikkan harga BBM sebesar 126 persen, terbesar dalam sejarah, tanpa demo karena langsung dibarengi dengan BLT," ujarnya.

Begitu juga konversi minyak tanah ke LPG diputuskan dalam sidang kabinet tahun 2006 sehingga defisit APBN terjaga dengan aman.

"Keputusan pembangunan infrastruktur dengan kerangka konektivitas disetujui di kabinet dan banyak lagi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dicapai," kata JK.

Menurutnya, dalam rapat-rapat banyak menghasilkan keputusan bidang sosial dan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi dunia 2008-2009 tanpa efek besar dibawah koordinasi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Keputusan penting juga dicapai pada era SBY dalam bidang perdamaian atau penyelesaian konflik di Aceh yang juga disetujui melalui sidang kabinet."