Breaking News:

Dapat Ijin Prinsip dari DIFC, BSI Bakal Segara Buka Kantor Perwakilan di Dubai

Letter of Incorporation yang diterima BSI itu menandakan bank syariah terbesar di Tanah Air ini resmi dapat membuka pasar di wilayah Timur Tengah.

Editor: Ichwan Chasani
Dok. BSI
Ilustrasi - Bank Syariah Indonesia (BSI). 

TRIBUNBEKASI.COM — PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bakal segera membuka kantor cabang representatif di Dubai, Uni Emirat Arab usai mendapatkan ijin prinsip dari Dubai International Financial Center (DIFC).

BSI telah melaporkan secara resmi penerimaan ijin prinsip kantor perwakilan di Dubai tersebut kepada Kementerian BUMN.

Letter of Incorporation yang diterima BSI itu menandakan bahwa bank syariah terbesar di Tanah Air ini secara resmi dapat membuka pasar di wilayah Timur Tengah.

Dengan akta pendirian tersebut, BSI resmi menjadi bagian dari DIFC. Hal itu membuat BSI selangkah lebih dekat untuk mencapai tujuannya menjadi pemain kunci dalam industri perbankan syariah global. 

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, rencana pembukaan kantor cabang representatif di Dubai tersebut merupakan penanda rekam jejak pertama BSI di pasar global.

BSI akan menjadi bank dari Indonesia pertama yang memiliki kantor perwakilan di kawasan Timur Tengah.

Dengan ekspansi ini, BSI diharapkan dapat mewujudkan misinya sebagai Top 10 Global Islamic Bank berdasarkan kapitalisasi pasar pada 2025. 

“Diharapkan, tidak hanya berkontribusi pada pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia, tetapi juga dapat mempererat hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah khususnya UEA," papar Erick dalam keterangannya, Minggu (7/11/2021).

"Terlebih UEA adalah salah satu pusat investasi global, di mana Dubai adalah pusat keuangan syariah global, termasuk Sukuk,” sambungnya.

Erick juga mengatakan, pembukaan kantor di Dubai nantinya dapat mengoptimalkan potensi bisnis di Dubai dan menjadi jembatan penghubung antara Indonesia dan investor global.

Potensi bisnis tersebut seperti untuk menginvestasikan dananya pada proyek-proyek pemerintah, BUMN dan juga untuk proyek-proyek pembangunan lainnya.

“Diharapkan akan memudahkan akses bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mencari layanan dan informasi keuangan guna memberdayakan bisnis ekspor dan impor ke Timur Tengah,” pungkas Erick. (Tribunnews.com/Ismoyo)

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved