Zainudin Amali Berharap Venue di Papua tetap Terawat dan Dimanfaatkan Usai PON dan Peparna

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali tidak ingin venue-venue yang dibangun dengan standar internasional di Papua tidak terawat lagi pasca PON dan Peparnas berakhir.

Pasalnya, ada gelaran PON sebelumnya yang mana venue-venue setelah PON berakhir terlihat terbengkalai atau tidak mendapatkan perawatan yang baik.

Baca juga: Yuyun Sukawati Beberkan Dampak Fisik dan Psikis yang Dialami Anaknya Karena Kekerasan dari Suami

Untuk itu, Menpora pun mengingatkan kepada pemerintah daerah Papua agar venue-venue tersebut bisa terawat dan dimanfaatkan.

“Ada problem di setiap penyelenggaraan PON atau Peparnas di beberapa tempat sebelumnya," ujarnya, Jumat (12/11/2021).

"Jadi pelajaran buat kita bahwa bekas venue itu akhirnya tidak terurus atau terawat," imbuhnya.

"Saya ingatkan sejak awal kepada teman-teman Pemprov di papua, bahwa dipersiapkan untuk ada badan yang mengelola,” lanjut Amali.

Baca juga: DPRD DKI Minta Anies Baswedan Matangkan Kajian jika Ingin Beli Lahan di Puncak untuk Atasi Banjir

Terbaru, guna merawat venue PON dan Peparnas, Menpora mendapatkan informasi bahwa pemerintah daerah Papua siap merawatnya dengan membentuk pengelola layaknya PPK-GBK yang mengelola venue-venue di kawasan Gelora Bung Karno.

Meski demikian, Menpora juga berharap kedepannya agar pengelola bisa mandiri sehingga tidak berharap penuh bantuan dari pemerintah.

“Saya dapat informasi sudah disiapkan badan kalau di Jakarta itu seperti badan pengelola GBK (PPK-GBK)," ujarnya.

"Nah, di sini sudah disiapkan. Itu sudah dibentuk bahkan untuk anggaran pendapatan daerah APBD tahun 2022 itu sudah dianggarkan sekitar Rp 37 miliar untuk maintenance,” kata Menpora.

“Tetapi saya kira tidak bisa kita berhenti dari subsidi APBD, semua venue yang ada dan ini standar internasional," lanjutnya.

Baca juga: Molis Bersatu Indonesia Jadikan Kabupaten Bekasi Percontohan Operasional Motor Listrik Ojek Online

"Jadi pemerintah daerah juga harus terbuka dengan pihak-pihak lain tapi tentu tata kelolanya juga harus jadi baik supaya tidak jadi masalah hukum,” jelasnya.

“Jadi kita harus membuka diri untuk pengelola dan makin hari makin berkurang bantuan dari APBD untuk biayai itu,” harap Menpora.