MUI Kota Bekasi Nonaktifkan Farid Okbah dari Anggota Komisi Fatwa, Cegah Perusakkan Citra Organisasi

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi buka suara terkait Farid Okbah tersangka terduga tindak pidana teroris.

MUI Kota Bekasi menyebut jika Farid merupakan Anggota Komisi Fatwa.

Hal itu disampaikan oleh Sekertaris Umum MUI Kota Bekasi, Hasnul Kholid melalui pernyataan sikap yang dikeluarkan, Kamis (18/11).

Baca juga: Ariza Bersyukur Pemerintah Pusat Sadar untuk Menerapkan PPKM Level 3 saat Libur Nataru

Saat ini yang bersangkutan pun juga telah dinonaktifkan.

"Benar, yang bersangkutan adalah Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Bekasi yang merupakan perangkat organisasi di MUI yang fungsinya rnernbantu Dewan Pimpinan MUI Kota Bekasi," kata Hasnul Kholid, Jumat (19/11/2021).

Menyikapi keterlibatan dugaan tindak pidana teroris, MUI Bekasi menekankan jika apa yang dilakukan oleh Farid Okbah Merupakan murni atas tindakanya sendiri, sehingga tidak ada kaitannya dengan MUI Kota Bekasi.

"Dugaan keterlibatan yang bersangkulan dalam gerakan jaringan terorisme merupakan urusan pribadinya dan tidak ada sangkul pautnya dengan MUI Kota Bekasi," ujarnya.

Baca juga: Polisi Tegur Bengkel Motor untuk Meredam Knalpot Bising Guna Menyukseskan Operasi Zebra Jaya 2021

Terkait kasus tersebut, MUI Kota Bekasi mendorong semua elemen masyarakat Kota Bekasi agar mendahulukan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan keutuhan dan kedamaian bangsa dan negara.

Saat ini pun, Hasnul menyebut jika Farid Okbah pun juga telah di non aktifkan sebagai pengurus di MUI Kota Bekasi hingga kejelasan proses dan keputusan hukum yang tetap.

 "MUI menonaktifkan yang bersangkutan sebagai pengurus di MUI Kota Bekasi sampai ada kejelasan berupa keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan," ucapnya.

Baca juga: Teh Celli Ajak Masyarakat Ciptakan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Karawang

Terkait penangkapan Farid Okbah oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 beberapa waktu lalu, MUI Kota Bekasi menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum atas tindak lanjut proses tersebut.

MUI pun meminta para penegak hukum dapat bekerja secara profesional dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Kami meminta agar aparat bekerja secara profesional dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan dipenuhi hak-hak yang bersangkutan untuk mendapatkan perlakuan hukum yang baik dan adil," kata Hasnul Kholid.

Baca juga: Nirina Zubir Tunggu Permohonan Maaf TV One karena Merasa Dijebak saat Wawancara

Hasnul menyebut jika MUI Kota Bekasi mendukung penuh atas hukum yang berlaku termasuk penegakan hukum terkait terorisme.

Namun, tentunya hal itu harus dibarengi dengan kerja profesional dari pihak penegak hukum tanpa adanya diskriminasi.

"Tentunya MUI Kota Bekasi berkomitmen dalam mendukung penegakan hukum terhadap ancaman tindak kekerasan terorisme, sesuai dengan fatwa MUI Pusat No. 3 Tahun 2004. tentang Terorisme," ujarnya.

Baca juga: Pria Gangguan Jiwa Nekad Bakar Posko Ormas di Kota Bekasi

Berkaitan dengan kasus ini, MUI Kota Bekasi meminta kepada seluruh masyarakat untuk menahan diri dan tidak terhasut adanya provokasi yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan yang tidak bertanggung jawab.

"MUI Kota Bekasi rnenghimbau masyarakat khususnya Masyarakat Kota Bekasi untuk menahan diri agar tidak terprovokasi dari kelompok-kelompok tertentu yang mernanfaatkan situasi ini untuk kepentingan tertentu," ucapnya.