Breaking News:

Demo Buruh

Disnaker Kota Bekasi Serahkan Sepenuhnya Dua Usulan Rekomendasi Kenaikan Upah ke Gubernur Jawa Barat

Meski walkout, keputusan 0,71 persen itu tetap memenuhi unsur sehingga menjadi usulan UMK 2022 ke Provinsi Jawa Barat.

Penulis: Joko Supriyanto | Editor: Dedy
TribunBekasi.com
Massa aksi buruh menggelar aksi demo di depan Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi, Kamis (25/11). Aksi ini meminta surat rekomendasi upah minimum kota (UMK) Bekasi yang dikirimkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk ditarik kembali. 

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI SELATAN --- Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi Ika Indah Yarti buka suara soal surat usulan rekomendasi kenaikan upah minimum kota (UMK) Bekasi sebesar 7,85 persen yang merupakan rekomendasi langsung dari serikat buruh.

Pemerintah Kota Bekasi sejatinya telah lebih dulu mengeluarkan surat rekomendasi usulan kenaikan UMK 2020 Kota Bekasi pada Senin (22/11) beberapa waktu lalu.

Dimana dari hasil Pleno Dewan Pengupahan Kota (Depeko) disepakati ada kenaikan UMK sebesar 0,71 persen.

Hanya saja, dalam pleno itu Depeko dari serikat pekerja memilih untuk walkout, karena rumusan UMK 2022 yang keluar berdasarkan PP 36 tahun 2021, sehingga para Depoko serikat buruh memilih menolak.

Baca juga: Surat Rekomendasi Baru dari Aspirasi Serikat Buruh, UMK Kota Bekasi Diusulkan Naik Rp 360 Ribu

Baca juga: Massa Buruh Kota Bekasi Minta Rekomendasi Usulan Upah ke Pemprov Jawa Barat Ditarik Kembali

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved