Pembangkit EBT Diproyeksikan Mendominasi Pasokan Energi Listrik di Tanah Air

TRIBUNBEKASI.COM — Pemerintah memproyeksikan adanya penambahan pasokan listrik sebesar 40,6 gigawatt dalam rentang waktu 10 tahun ke depan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Tanah Air. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) akan mendominasi pemenuhan pasokan energi listrik itu.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2031, penambahan pasokan listrik itu diantaranya dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 10,4 gigawatt; dari Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sebesar 59 gigawatt; dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 3,3 gigawatt; Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 4,7 gigawatt dan sumber lainnya.

Demikian diungkapkan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P Hutajulu dalam webinar bertajuk "Energi Bangkitkan Ekonomi di Tengah Pandemi" yang digelar Indoposco di Hotel Aston Kartika Grogol, Jakarta, Rabu (24/11/2021).

Jisman P Hutajulu menambahkan, pada 2060 nanti Indonesia menuju zero emisi. Peta jalan transisi energi menuju karbon netral itu telah dibentuk, diantaranya adalah pembuatan UU EBT di 2022, pada 2025 EBT 23 persen, pada 2027 penurunan impor LPG secara bertahap, 2030 EBT 26,5 persen hingga 2060 EBT 100 persen dengan dominasi PLTS dan angin.

“PLTU/ PLTGU tidak ada tambahan, tambahan pembangkit EBT 2030 didominasi PLTS diikuti PLTB dan PLTAL. PLTP dimaksimalkan hingga 75 persen dan PLTA dimaksimalkan,” terangnya.

Menurut Jisman, Kementerian ESDM terus mendorong pemanfaatan EBT mencapai 23 persen di 2025 nanti.

Untuk meminimalisir penggunaan bateri, kata dia, maka harus memanfaatkan waduk.dan untuk menurunkan efek rumah kaca maka digunakan batubara dan biogas.

“Di RUPTL baru kami tidak ada perencanaan PLT batubara, tidak menjadi opsi lagi,” ucapnya.

Ia menyebut pasokan energi listrik saat ini total ada 73,7 gigawatt dengan kepemilikan oleh PLN 60 persen atau 43 gigawatt.

Untuk jenisnya sendiri, saat ini 50 persen pasokan berasal dari PLTU sebesar 37 gigawatt, dari PLTG 28 persen, dari PLTD 7 persen, dan dari EBT 11 persen.

“Untuk rasio elektrifikasi 100 persen di 2022 saat ini baru 99,4 persen. Kami melaksanakan program bantuan pasang baru listrik (PBL) 450 VA bagi rumah tangga miskin,” ujar Jisman.

Jisman membeberkan, pertumbuhan listrik saat ini juga sudah cukup baik meski saat awal pandemi 2019 sempat menurun hingga -0,8 persen.

Untuk itu, menurut Jisman, pihaknya tengah mengajukan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) baru. Pada RUPTL 2019 pertumbuhan demand dipatok sebesar 6,4 persen.

“Untuk di 2021, berdasarkan pertumbuhan ekonomi kita tetapkan 4,9 persen. Apabila kita gunakan RUPTL lama, maka akan terjadi oversuplai dan menimbulkan cost,” imbuhnya.

Jisman menegaskan, pemerintah akan terus mendorong terwujudnya ketahanan energi nasional. Salah satunya dengan menuangkannya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014.