Breaking News:

Berita Investasi

Investasi dan Trading Aset Kripto, Masyarakat Perlu Melek Finansial

Penawaran investasi melalui Telegram dengan memasukkan masyarakat dalam grup investasi merupakan kegiatan ilegal.

Penulis: Hironimus Rama | Editor: Ichwan Chasani
Warta Kota/Hironimus Rama
Ketua Satgas Waspada Investasi, Dr. Tongam L. Tobing memberikan paparan dalam webinar nasional “Wellness dan Cryptocurrency’ yang digelar Fakultas Vokasi UKI (Universitas Kristen Indonesia) secara hybrid pada Sabtu (27/11/2021). 

TRIBUNBEKASI.COM — Meskipun sudah diperjualbelikan secara luas, namun aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Kenaikan harga aset kripto itu juga cenderung tinggi, tetapi risiko harga turunnya aset kripto itu juga relatif besar.

Demikian diungkapkan Ketua Satgas Waspada Investasi, Dr. Tongam L. Tobing dalam webinar nasional “Wellness dan Cryptocurrency’ yang digelar Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia (UKI) secara hybrid pada Sabtu (27/11/2021).

Webinar nasional itu dibuka oleh Wakil Rektor UKI Dr. Wilson Rajagukguk, M.Si., M.A., dengan pembicara Veronica Titis Puspita Mahanani (Lembaga Penjamin Simpanan), Dr. Mohd. Azrul Anuar Zolkafi , Ph.D (Universiti Pendidikan Sultan Idris), Dr. Tongam Lumban Tobing, S.H., LL.M (Ketua Satgas Waspada Investasi), dan Ns. Ririn Septinopalida, S.Kep (Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta).

Ketua Satgas Waspada Investasi, Dr. Tongam L. Tobing menjelaskan bahwa aset kripto adalah komoditas yang diperjualbelikan di Indonesia.

"Meskipun naiknya harga aset kripto itu tinggi, tetapi risiko harga turun juga relatif besar, sehingga sangat disarankan untuk masyarakat yang ikut melakukan trading aset kripto adalah masyarakat yang melek finansial dan memahami betul resiko perdagangan ini," ungkap Togam, Sabtu (28/11/2021).

Apabila dirugikan oleh investasi ilegal, lanjut dia, masyarakat harus segera melapor ke polisi.

"Investor atau trader harus mengetahui bahwa aset kripto itu memang high gain high risk karena pergerakan harganya sangat cepat. Investasi aset kripto selalu memiliki risiko,” ujarnya.

Togam mengingatkan bahwa aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 dan Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

“Bappebti telah mengeluarkan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan dan pedagang aset kripto yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan transaksi aset kripto," jelasnya.

Halaman
123
Sumber: Wartakota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved