Breaking News:

Menkeu Disebut Tak Menghargai MPR, Sri Mulyani Ngaku Ada Rapat Internal Presiden yang Harus Dihadiri

Namanya yang disebut-sebut tidak menghargai MPR ini, langsung dijawab Sri Mulyani melalui akun Instagramnya @smindrawati.

Penulis: Panji Baskhara | Editor: Panji Baskhara
Kompas.com
Namanya yang disebut-sebut tidak menghargai MPR ini, langsung dijawab Sri Mulyani melalui akun Instagramnya @smindrawati. 

TRIBUNBEKASI.COM - Saat ini, nama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tengah jadi perbincangan.

Nama Menkeu Sri Mulyani pun viral di media sosial (medsos) terkait tidak kehadirannya di rapat yang digelar MPR.

Namanya yang disebut-sebut tidak menghargai MPR ini, langsung dijawab Sri Mulyani melalui akun Instagramnya @smindrawati, Rabu (1/12/2021).

Dikutip redaksi TribunBekasi.com, Sri Mulyani menjawab masalah itu dengan menjabarkan beberapa poin di akun Instagramnya.

Baca juga: Dinilai Tidak Menghargai MPR karena Tidak Memenuhi Undangan Rapat, Begini Jawaban Menkeu Sri Mulyani

Baca juga: Beralih Status Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Sejak 2014, Ini Harapan Rektor Unsika Sri Mulyani

Baca juga: Waspadai Risiko Gagal Bayar Utang AS Bagi Ekonomi RI, Sri Mulyani Terus Perkuat Koordinasi dengan BI

Berikut ini pernyataan lengkap Sri Mulyani:

"Sehubungan dengan pernyataan pimpinan MPR mengenai ketidakhadiran Menkeu dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR membahas anggaran MPR dapat dijelaskan sbb:

1) Undangan dua kali 27/Juli /2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen. Tanggal 28/September /2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda.

2) Mengenai anggaran MPR. Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran KL harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk : membantu penangan Covid-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.

Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.

3) anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Halaman
123
Sumber: Wartakota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved