Guntoro Galau UMK 2022 tak Naik, Anggap Gubernur Jawa Barat Pilih Kasih

TRIBUBEKASI.COM, BEKASI - Ribuan buruh di Kabupaten Bekasi tak habis pikir bagaimana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bisa menetapkan secara berbeda untuk UMK 2022.

Buruh Kabupaten Bekasi galau karena tetangga mereka, buruh Kota Bekasi justru naik meski 0,71 persen, dari yang awalnya sebesar Rp4.782.935,64, menjadi Rp4.816.921,17.

Salah satunya Guntoro, anggota SPSI Bekasi Raya, yang keheranan setelah Ridwan Kamil menetapkan UMK 2022 di Kabupaten Bekasi tak mengalami kenaikan.

Baca juga: Tri Adhianto Ingin Tambah Venue Olahraga Sebagai Investasi dan Ikon Kota Bekasi

Padahal, UMK 2021 Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, telah melebihi batas atas sebesar Rp4,3 juta, seperti ketentuan yang tercantum dalam PP 36/2021.

"Itu Kota Bekasi bisa naik, padahal kalau mau sesuai PP 36/2021, seharusnya juga tak ada kenaikan, seperti Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi yang enggak naik," ungkap Guntoro, Kamis (9/12/2021).

Terlebih lagi, pihaknya telah mengantongi surat rekomendasi dari Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki, yang mengusulkan bahwa UMK 2022 di wilayahnya naik sebesar 5,51 persen, dari yang awalnya Rp4.791.843, menjadi Rp5.055.875.

Guntoro menilai terdapat kejanggalan dibalik alasan tidak dinaikannya UMK 2022 yang sama seperti hasil keputusan dari rapat dewan pengupahan kabupaten (dapekab), di mana kala itu pihaknya melakukan walk out akibat merasa aspirasinya gagal dijembatani.

Baca juga: Jakmania Ingin Persija Jakarta Datangkan Wiljan Pluim untuk Perkuat Skuad

"Kalau UMK 2022 yang enggak naik ini kan keputusan Dapekab. Makanya kami minta juga bupati untuk mendorong kepada gubernur, karena kan beliau sudah merekomendasikan naik, kenapa yang dipakai malah rekomendasi yang lain?" tuturnya.

Oleh sebab itu, Guntoro menilai terdapat ketidakjelasan mengenai penetapan UMK 2022 di mana terdapat beberapa wilayah yang naik, meski telah melebihi batas atas.

"Artinya, ini semua sebetulnya keputusan gubernur. Ada juga kok wilayah lain yang UMK-nya tidak berdasarkan formula di PP 36/2021, seperti Jawa Timur dan Yogyakarta yang menaikan UMK di luar formula PP 36/2021," kata Guntoro.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyikapi mengenai keputusan penetapan upah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Pepen sapaan akrab Rahmat Effendi menyebut jika rekomendasi upah yang telah di kirim ke Provinsi Jawa Barat itu, sudah sesuai dengan formula yang ada.

Baca juga: ShinTae-yong tak Puas Melihat Permainan Timnas Indonesia, meski Menang Atas Kamboja

Artinya apa yang ditetapkan Gubernur Jawa Barat itu merupakan langkah yang bijak.

"Memang setiap pengambilan keputusan pada kepentingan baik UMK maupun UMKS selalu tidak bulat, tapi kita menyampaikan kepada pak gubernur untuk diambil kebutuhan keputusan dengan langkah yang bijak," kata Rahmat Effendi, Jumat (3/12/2021).

Jika melihat berdasarkan penetapan upah minimum kota (UMK) Kota Bekasi, Pepen menyebut jika Kota Bekasi menjadi yang tertinggi diantara 26 Kota dan Kabupaten lainnya di Jawa Barat.