Breaking News:

Berita Bekasi

Permohonan Kasasi Dikabulkan MA, Kejari Eksekusi Kepala Desa Segara Makmur Terlibat Mafia Tanah

Jaksa penuntut umum saat itu menuntut empat tahun penjara namun hakim memutuskan pelaku dijerat pidana 18 bulan.

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Dedy
Istimewa
Ilustrasi: Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengeksekusi Kepala Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya Agus Sofyan yang terjerat kasus mafia tanah. 

TRIBUNBEKASI.COM, CIKARANG --- Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengeksekusi Kepala Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya Agus Sofyan yang terjerat kasus mafia tanah.

"Sudah menjadi komitmen kami memberantas mafia tanah sesuai instruksi Jaksa Agung RI," kata Kasipidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Muhammad Taufik Akbar di Cikarang, Selasa (28/12/2021).

Dia mengatakan Agus Sofyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu secara bersama-sama dan berkelanjutan.

Terdakwa dikenakan pasal 263 ayat 2 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP dengan putusan pidana penjara selama dua tahun.

Baca juga: Kejaksaan Negeri Karawang Berhasil Selamatkan dan Pulihkan Uang Negara Senilai Rp 14,6 Miliar 

Baca juga: Kejari Karawang Bebaskan Terdakwa Seorang Buruh Serabutan dari Jeratan Hukuman, Ini Pertimbangannya

"Saat ini terpidana mafia tanah itu sudah kami eksekusi ke Lapas Kelas IIA Cikarang di Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat," katanya.

Taufik menjelaskan penangkapan pelaku mafia tanah ini merupakan pelaksanaan eksekusi dalam rangka menindaklanjuti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1244 K/Pid/2021 tanggal 8 Desember 2021.

Perkara ini sebelumnya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Cikarang.

Jaksa penuntut umum saat itu menuntut empat tahun penjara namun hakim memutuskan pelaku dijerat pidana 18 bulan.

BERITA VIDEO : CHAN BANTAH, VALENCYA MARAH KARENA PERSOALAN KEUANGAN USAHA BUKAN MABUK

Pihaknya kemudian melakukan upaya hukum banding atas putusan yang dimaksud namun Pengadilan Tinggi Bandung justru malah membebaskan terdakwa.

"Atas putusan itu kami menempuh upaya hukum kasasi. Alhamdulillah apa yang kami yakini sesuai analisis kami dalam tuntutan dinyatakan terbukti oleh Mahkamah Agung RI," katanya.

Putusan Mahkamah Agung (MA) RI, kata dia, mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 140/PID/2021/PT.BDG tanggal 23 Juni 2021. 

 

 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved