Breaking News:

Adanya Sanksi Denda Hingga Penutupan Pabrik Rokok Berskala Kecil, Ini Tanggapan Ekonom Senior INDEF

Ekonom Senior INDEF, Drajad Wibowo angkat bicara soal perlunya pola penegakan hukum terhadap industri rokok berskala kecil diubah.

Penulis: Panji Baskhara | Editor: Panji Baskhara
shutterstock via Kompas.com
Foto Ilustrasi: Ekonom Senior INDEF, Drajad Wibowo angkat bicara soal perlunya pola penegakan hukum terhadap industri rokok berskala kecil diubah. 

TRIBUNBEKASI.COM - Sebuah kegiatan operasi Bea dan Cukai dari Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur (Jatim) I jadi perhatian publik.

Hal itu dikarenakan berujung pengenaan sanksi denda dan penutupan selama beberapa bulan operasional pabrik-pabrik rokok berskala kecil, yang masuk kategori UMKM.

Diketahui, operasi Bea dan Cukai tersebut membuat Ekonom Senior INDEF, Drajad Wibowo ikut angkat bicara.

Menurutnya, Bea dan Cukai harus mengubah pola penegakan hukum terhadap industri rokok berskala kecil.

Baca juga: Gara-gara Puntung Rokok, Kontrakan di Ciracas Terbakar

Baca juga: Lebarkan Sayap Bisnis, Influencer Doni Salmanan Terjun ke Bisnis Rokok Elektrik

Baca juga: Ditjen Bea Cukai Jawa Barat Sebut Kota dan Kabupaten Bekasi Jadi Wilayah Peredaran Rokok Ilegal

Dikatakannya, penegakan hukum tak asal pakai kewenangan tanpa memikirkan rakyat kecil yang menjadi korban.

Ia juga menyatakan, dalam operasi itu juga, diduga terjadi penyelahgunaan wewenang karena Kepatuhan Internal Kanwil Bea dan Cukai Jatim I.

Diketahui, Bea dan Cukai Jatim I ikut turun memeriksa pabrik-pabrik rokok tersebut.

Akibatnya, beban hidup buruh yang sudah berat selama pandemi Covid-19 kian bertambah.

Hal itu disebabkan para buruh terpaksa menganggur karena pabrik-pabrik rokok tempat mereka bekerja ditutup.

Ia mengatakan, operasi Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah rokok ilegal sudah seharusnya dilakukan.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved