Breaking News:

Berita Bekasi

Pengamat Politik Sebut Kenaikan Dana Bantuan Parpol Dijadikan Bargaining Jelang Pemilu

Menurut Yusfitriadi, penggunaan dana tersebut hingga kini kurang dirasakan maanfaatnya bagi masyarakat.

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Ichwan Chasani
Istimewa
ILUSTRASI Partai politik peserta Pemilu 

TRIBUNBEKASI.COM, CIKARANG — Direktur Lembaga Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Yusfitriadi menanggapi kenaikan dana bantuan partai politik di Kabupaten Bekasi yang naik dari Rp1.500 menjadi Rp6.000 per suara sah.

Menurutnya, penggunaan dana tersebut hingga kini kurang dirasakan maanfaatnya bagi masyarakat.

"Tapi saya punya persepsi yang berbeda, bahwa hari ini peran partai politik tidak berjalan maksimal, misalnya tentang pendidikan politik bagi masyarakat, kemudian pengkaderan itu juga tidak berjalan efektif, lalu fungsi aspirasi bagi suara masyarakat itu juga tidak begitu optimal," kata pria yang juga merupakan pengamat sosial dan politik ini, Kamis (30/1/2021).

Menurutnya, partai politik hari ini cenderung berjalan pada dua kepentingan yaitu kepentingan kekuasaan dan kepentingan kampanye. Sehingga kepentingan untuk masyarakat luas dirasa sangat minim.

Kenaikan dana bantuan partai politik di Kabupaten Bekasi yang mencapai 300 persen tersebut dinilai terlalu berlebihan, mengingat kondisi perekonomian saat ini yang masih mengalami penurunan efek dari pandemi Covid-19.

"Maka saya pikir berlebihan kalau dana parpol naik tapi kinerja parpol tidak seimbang degan kenaikan itu, apalagi kenaikannya signifikan sampai 300 persen, yang naik menjadi 6000 dari 1500. Padahal di waktu yang bersamaan hampir semua elemen memiliki kelemahan anggaran dan kekurangan pembiayaan berbasis daerah," ungkapnya.

Ia khawatir, kenaikan dana bantuan parpol ini merupakan motif yang dilakukan kepala daerah untuk mengakomodir bargaining partai politik. Harusnya, kepala daerah bisa menghitung kembali dana yang urgen untuk dinaikkan ketimbang hanya bantuan bagi partai politik.

"Saya khawatir ini menjadi motif politik menjelang tahun politik sehingga kepala daerah sedang mengakomodir bargaining partai politik dengan menaikkan anggaran itu. Sehingga kemudian malah mengganggu pos anggaran lainnya, padahal di semua daerah sedang kekurangan anggaran untuk melaksanakan program," cetusnya.

Menurutnya, berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat kabupaten/kota sebesar Rp1.500. Walaupun di aturan yang sama mengakomodir kenaikan bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Maka, ia mengusulkan kalaupun harus naik, maka besarannya jangan terlalu signifikan.

"Memang di klausul itu menyebutkan menyesuaikan anggaran daerah, tapi saya pikir yang namanya Bekasi kan sedang mengalami inflasi anggaran karena Covid, masa kemudian anggaran parpol naik sementara anggaran lain terkena refokusing, realokasi anggaran. Ini kan menjadi kontraproduktif dengan spirit hari ini, spirit penghematan, spirit empati, spirit gerakan sosial, spirit ekonomi kerakyatan. Ini akan terlihat sekali pola bargainingnya," ungkapnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved