Breaking News:

Berita Bekasi

Kasus Sengketa Pemilihan Wakil Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki Resmi Berstatus Tergugat Intervensi

Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki resmi berstatus tergugat II (dua) intervensi atas kasus sengketa Pemilihan Wakil Bupati Bekasi

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Panji Baskhara
TribunBekasi.com
Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki resmi berstatus tergugat II (dua) intervensi atas kasus sengketa Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Foto: Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi. 

TRIBUN BEKASI.COM, BEKASI - Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki resmi berstatus tergugat II (dua) intervensi.

Keputusan itu setelah tergugat pertama Mendagri Tito Karnavian dalam sidang kasus sengketa Pemilihan Wakil Bupati Bekasi yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

"Benar yang bersangkutan ditetapkan sebagai tergugat intervensi oleh Majelis Hakim saat sidang kemarin," kata kuasa hukum Tuti Nurcholifah Yasin, Bonar Sibuea selaku penggugat di Cikarang, Jumat (31/12/2021).

Ia mengatakan status Akhmad Marjuki sebagai tergugat intervensi ditetapkan Majelis Hakim dalam sidang pertama kasus gugatan Surat Keputusan (SK) Mendagri, perihal pengesahan penetapan jabatan Wakil Bupati Bekasi yang berlangsung pada Rabu (29/12/2021).

Baca juga: Bupati Cellica Harap di 2022 Pandemi Berakhir Agar Percepatan Pembangunan Bisa Dilakukan

Baca juga: Bupati Karawang Prediksi Final Leg 2 Terjadi Adu Penalti , Optimis Juara Skor 5-1 untuk Indonesia

Baca juga: Sebut Kualitas Timnas Indonesia Tak Kalah dengan Thailand, Bupati Bekasi: Intinya Harus Fokus!

Setelah ditetapkan tergugat, kata dia, Pelaksana tugas Bupati Bekasi dan Mendagri Tito Karnavian dijadwalkan akan memberikan jawaban tergugat pada agenda sidang berikutnya.

"Persidangan berikutnya yaitu jawaban tergugat dan tergugat intervensi yang direncanakan digelar pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 pukul 10.00 WIB secara ecourt," katanya.

Dia mengungkapkan, selain penetapan tergugat intervensi, Majelis Hakim PTUN Jakarta juga menolak permohonan masuknya pihak ketiga atas nama Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik Qodratullah dan kawan-kawan sebagai pihak dalam perkara aquo.

"Seluruh penetapan Majelis Hakim ini tertuang dalam catatan persidangan saat sidang kemarin," ucapnya.

Bonar menjelaskan proses persidangan ini berawal dari pendaftaran gugatan kliennya terhadap Mendagri ke PTUN Jakarta pada Selasa (30/11/2021) yang teregister dengan nomor 267/G/2021/PTUN.JKT dengan empat poin diktum gugatan.

Pertama majelis hakim menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved