Breaking News:

Berikut Ini Respon KIPP Indonesia dan KIPP Soal Proses Tahapan Seleksi KPU dan Bawaslu 2022-2027

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) tanggapi soal seleksi KPU dan Bawaslu.

Penulis: Panji Baskhara | Editor: Panji Baskhara
Sumber: niasutara.kab.go.id
Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) tanggapi soal seleksi KPU dan Bawaslu. 

TRIBUNBEKASI.COM - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia beri respon terkait proses tahapan seleksi KPU dan Bawaslu 2022-2027.

Tak hanya KIPP, namun pihak Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) turut bersama memberikan respon mengenai hal tersebut.

Rilis yang diterima TribunBekasi.com, Senin (3/1/2022), ada empat hal disampaikan KIPP dan JPPR terkait proses seleksi KPU dan Bawaslu.

Berikut ini adalah tanggapan atau respon KIPP dan JPPR:

Baca juga: Bukan Hanya Calon Pengantin, Vendor Upacara Adat Juga Jadi Korban Penipuan WO di Karawang

Baca juga: Warga RW04 Kelurahan Kalideres Ditracing Usai Empat Petugas Bandara Positif Terpapar Omicron

Baca juga: Tak Ingin Ada Lagi Pengawalan Mobil Secara Ilegal, Kadishub Kota Bekasi Bakal Bina Anak Buahnya

CATATAN ATAS PROSES WAWANCARA SELEKSI ANGGOTA KPU DAN BAWASLU PERIODE 2022-2027

Mencermati proses tahapan seleksi KPU dan Bawaslu RI 2022-2027 yang telah dilakukan hingga tahap akhir oleh Tim Seleksi, maka Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP Indonesia) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) memberikan respon yang terangkum dalam beberapa pointers sebagai berikut:

1. KIPP Indonesia dan JPPR mengapresiasi Timsel KPU dan BAWASLU RI 2022-2027 yang telah transparan dalam semua proses tahapan seleksi, terutama pada tahapan wawancara yang disiarkan secara live melalui streaming YouTube.

Indikator transparansi tersebut adalah dengan membuka rekam jejak calon penyelenggaran KPU dan Bawaslu RI, serta membacakan semua masukan dan informasi dari masyarakat berkaitan dengan setiap calon penyelenggara Pemilu dan melakukan klarifikasi secara terbuka.

Klarifikasi tersebut merupakan ‘Hak Jawab’ bagi setiap calon untuk memberikan penjelasan atas hal-hal yang dianggap sebagai permasalahan yang perlu dijernihkan.

Hak jawab bagi setiap calon tersebut adalah manifestasi dari asas fairness (adil).

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved