Breaking News:

Berita Nasional

KKP Targetkan Ekspor Hasil Perikanan Capai Rp101 Triliun Lebih

KKP akan menggelontorkan sejumlah bantuan pemerintah guna mendorong produktivitas pelaku utama sektor kelautan dan perikanan.

Editor: Ichwan Chasani
Dok. KKP
Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

TRIBUNBEKASI.COM — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan meningkat dibanding tahun lalu, yakni mencapai USD7,13 miliar pada tahun 2022.

Jika dikonversi ke dalam Rupiah, angka tersebut setara dengan Rp101,54 triliun (asumsi kurs Rp14.242 per dolar AS).

Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar mengatakan, optimisme ini bakal tercapai seiring dimasifkannya pelaksanaan program terobosan yang dijalankan KKP.

Dirinya juga mengungkapkan, KKP akan menggelontorkan sejumlah bantuan pemerintah guna mendorong produktivitas pelaku utama sektor kelautan dan perikanan.

Baca juga: Menteri Trenggono Bidik PNBP di KKP Tembus Rp4 Triliun Tahun Depan

"Di tahun 2022 penangkapan terukur akan diimplementasikan, begitu juga dengan pengembangan budidaya orientasi ekspor, serta pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal," jelas Antam dalam keterangannya, Minggu (2/1/2022).

"Insya Allah target peningkatan nilai ekspor hasil perikanan yang sudah ditetapkan dalam Indikator Kinerja 2022 bisa tercapai," sambungnya.

Berdasarkan catatan KKP per November 2021, nilai ekspor perikanan tercatat di angka 5,15 miliar dolar AS dan prognosa sampai akhir tahun 2021 sebesar USD5,45 miliar.

Komoditas unggulan ekspor meliputi udang, tuna cakalang tongkol, cumi sotong gurita, rajungan kepiting, dan rumput laut. 

Baca juga: Jelang Tutup Tahun 2021, Penerimaan Negara Bukan Pajak KKP Nyaris Tembus Rp1 Triliun

Sedangkan negara utama pengimpor produk perikanan Indonesia berdasarkan nilainya adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, ASEAN, dan Uni Eropa.

Antam menambahkan, di tahun 2022 akan ada perubahan tata kelola khususnya di bidang perikanan tangkap dengan dijalankannya kebijakan penangkapan terukur di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). 

Aktivitas penangkapan ikan akan diatur dalam sistem kuota dan zonasi penangkapan.

"Arahan Bapak Menteri sudah jelas, bahwa ekologi harus jadi panglima. Jadi kebijakan itu untuk memastikan populasi ikan kita terjaga dalam jangka waktu panjang," pungkas Antam. (Tribunnews.com/Ismoyo)

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved