Breaking News:

Berita Bekasi

Anggaran Pengadaan Karangan Bunga Kota Bekasi Capai Rp 1,1 M, Ini Tanggapan Ketua DPRD Kota Bekasi

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Chairoman J Putro soroti soal pengadaan karangan bunga Rp 1,1 miliar.

Penulis: Joko Supriyanto | Editor: Panji Baskhara
TribunBekasi.com
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Choiroman menyoroti terkait pengadaan karangan bunga Rp 1,1 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022 yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi. 

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI TIMUR - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Chairoman J Putro soroti soal pengadaan karangan bunga Rp 1,1 miliar.

Diketahui, anggaran karangan bunga tersebut dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022 yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi.

Choiroman menyebut jika anggaran karangan bunga tersebut bukanlah pemborosan anggaran.

Karena, nilai yang telah dianggarkan itu telah disesuaikan berdasarkan aktual realisasi anggarannya.

Baca juga: Siapkan Anggaran Rp 17 M, Pemkab Karawang Targetkan Jembatan Walahar dan Rumambe Rampung Akhir 2022

Baca juga: Realisasi Anggaran PEN di Kemensos Tahun 2021 Nyaris Tembus 98 Persen

Baca juga: Anggarkan Karangan Bunga untuk Kepala Daerah saja, Nicodemus: Tidak Adil, Harusnya Kami Juga Dong!

Sehingga Wali Kota maupun Wakil Wakil Kota bisa menggunakan sesuai dengan perencanaan yang ada.

"Kita memahami sebagai kepala daerah, maka di satu sisi ketidak hadiran Wali Kota dapat direpresentasikan dengan karangan bunga dan itu cukup memadai,"

"Karena itu tidak mungkin wali kota prioritas untuk memenuhi undangan berbagai instansi, bisa wisuda, pernikahan," kata Choiroman ditemui, Rabu (5/1/2022).

Dilain sisi, pria yang juga berasal dari Fraksi PKS itu menyebut jika pemberian karangan bunga merupakan tradisi yang sudah berjalan sejak lama.

Karena menurut, Choiroman jika pemberian karangan bunga tersebut merupakan bentuk apresiasi perhatian sekaligus respon dari pejabat daerah.

"Dengan sedemikian undangan dia (Wali Kota) bisa memenuhi kewajiban untuk menjamin hubungan dan memelihara komunikasi dengan tokoh masyarakat, institusi, bisa komunitas, bahkan tokoh masyarakat yang bisa dihargai. Misalnya ada hajatan, pelantikan," katanya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved