Breaking News:

KPK OTT Pepen

Wali Kota Terjaring OTT KPK, Partai Golkar Mengaku Bakal Siapkan Bantuan Hukum untuk Rahmat Effendi

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Polhukam, Adies Kadir angkat bicara soal Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terjari OTT KPK.

Editor: Panji Baskhara
Kompas.com
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Polhukam Adies Kadir angkat bicara soal Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terjari OTT KPK. 

TRIBUNBEKASI.COM - Kabarnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/1/2022).

Berdasarkan informasi, dalam OTT itu Tim satgas KPK turut mengamankan Wali Kota Bekasi sekaligus kader Partai Golkar Rahmat Effendi dan pihak swasta.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Adies Kadir menyebut Rahmat Effendi sudah tidak memiliki jabatan di Golkar namun masih tetap kader Golkar.

Atas dasar itu, Adies menyatakan pihaknya bisa menyiapkan bantuan hukum bila Rahmat benar terjaring dalam OTT KPK dan membutuhkan bantuan hukum dari Golkar.

Baca juga: Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Terjaring OTT, KPK Amankan Sejumlah Uang, Diduga untuk Suap Menyuap

Baca juga: Wali Kota Bekasi Tejaring Operasi Tangkap Tangan, KPK Amankan Sejumlah Uang, Ini Kata Nurul Ghufron

Baca juga: Wali Kota Bekasi Terjaring OTT KPK, Pengamat Sebut Ada Kebijakan Rahmat Effendi yang Dinilai Blunder

"Biasanya kalau kader Golkar memang kita siapkan bantuan hukum kalau yang bersangkutan menginginkan."

"Tapi ini kita masih lihat, cermati terkait seandainya benar," ucap Adies, kepada wartawan, Rabu (5/1/2022).

Adies enggan berkomentar lebih jauh soal kabar tertangkapnya Bang Pepen, sapaan akrab Rahmat Effendi.

Pihaknya bakal menunggu pengumuman resmi KPK terkait OTT tersebut.

Menurutnya, pengumuman resmi dari KPK dibutuhkan agar pihaknya mengetahui kasus yang jerat Bang Pepen, sapaan akrab Rahmat Effendi, dan menentukan langkah yang akan diambil.

"Itu kan belum ada pengumuman resmi dari KPK. Jadi kami masih menunggu pengumuman resmi dari KPK, baru bisa mengambil langkah apa," ucap Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved