Breaking News:

Ini Penjelasan Ahli Hukum Tata Negara Soal Urgensi Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia

Ahli Hukum Tata Negara, Dr Mirza Nasution tanggapi kebijakan presidential threshold atau nilai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

Penulis: Panji Baskhara | Editor: Panji Baskhara
Istimewa
Ilustrasi: Ahli Hukum Tata Negara, Dr Mirza Nasution tanggapi kebijakan presidential threshold atau nilai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. 

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Ahli Hukum Tata Negara, Dr Mirza Nasution, tanggapi soal kebijakan presidential threshold.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini juga berikan penjelasan soal urgensi presidential threshold di dalam sistem pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia.

Menurut Dr Mirza Nasution, presidential threshold atau nilai ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden bukan lah hal yang baru, dalam praktek pemilu di Indonesia.

"Pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003" jelasnya Dr Mirza Nasution, pada Kamis (6/1/2022).

Baca juga: Polemik Kebijakan Presidential Threshold, Pakar Hukum Tata Negara: Pastikan Legal Standing

Baca juga: Kebijakan Presidential Threshold, Guru Besar FISIP Unair: Presiden Bisa Jadi Bulan-bulanan Parlemen

Baca juga: Singgung Presidential Threshold, Ketua Umum Partai Ummat Bicara Soal Mimpi Amien Rais Jadi Presiden

UU itu tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang peroleh sekurang-kurangnya 15 persen jumlah kursi DPR, atau 20 persen dari perolehan suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR.

Ketentuan inilah yang kemudian mencetuskan persyaratan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold), bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan presidential threshold untuk pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004.

Muatan materi presidential threshold dalam pasal ini kemudian dirubah jadi lebih tinggi persentasenya dengan UU No. 42 Tahun 2008 pasal 9.

Dimana pasal itu memiliki persamaan bunyi dengan perubahan terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2017 Pasal 222.

Pasal itu mensyaratkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved