Breaking News:

KPK OTT Pepen

Begini Cara Wali Kota Bekasi Keruk Keuntungan dari Pembebasan Lahan Empat Proyek Senilai Rp 286,5 M

Rahmat Effendi selaku Walikota Bekasi diduga menetapkan lokasi tanah milik swasta dan melakukan intervensi memilih langsung para pihak swasta

Penulis: Dedy | Editor: Dedy
Tribunnews.com/Jeprima
Tersangka Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi yang akrab dipanggil Bang Pepen mengenakan rompi KPK dan tangannya diborgol saat akan dihadirkan pada konferensi pers kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2022). 

TRIBUNBEKASI.COM --- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menerangkan pihaknya telah menetapkan sembilan orang tersangka dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi dan beberapa ASN beserta pihak swasta.

Rahmat Effendi diduga terlibat kasus suap pembebasan lahan dan lelang jabatan.

Terdapat empat proyek yang diduga dijadikan objek atas kasus yang menjerat orang nomor satu di Kota Bekasi tersebut.

Dana penggantian lahan itu berasal dari APBD perubahan 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai anggaran Rp 286,5 miliar.

Baca juga: KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Tersangka Kasus Suap Proyek Berkode Sumbangan Masjid

Baca juga: Pasca Penangkapan Rahmat Effendi, Tim Satgas KPK Juga Segel Ruang Kadisperkimtan Kota Bekasi

"Ganti rugi yang dimaksud di antaranya pembebasan lahan sekolah di Rawalumbu senilai Rp 21,8 miliar, pembebasan lahan polder Rp 25,8 miliar, pembebasan lahan polder air di Kranji Rp 21,8 miliar, dan kelanjutan proyek gedung teknis Rp 15 miliar," kata Firli saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (6/1/2021).

Rahmat Effendi selaku Walikota Bekasi diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan melakukan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek dimaksud serta meminta untuk tidak memutus kontrak.

Diketahui bahwa Pemkot Bekasi berencana untuk membangun sejumlah polder dalam rangka pengendalian banjir.

BERITA VIDEO : KPK TETAPKAN 9 ORANG TERSANGKA TERMASUK WALI KOTA BEKASI

Ada pun polder Kranji sendiri direncanakan akan dibangun di pinggir Jalan I Gusti Ngurah Rai, seluas 2 hektar dan dibangun untuk mengurangi banjir akibat luapan Kali Cakung.

Keputusan untuk menentukan penetapan lokasi dan penggantian lahan berada pada ranah Dinas Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Bekasi, di mana JL sebagai kepala dinas juga telah diamankan oleh KPK.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved