Breaking News:

Berita Bekasi

BKPPD Terus Awasi Kinerja ASN di Masa Transisi Kepemimpinan Pemerintah Kota Bekasi

Pengawasan ASN dilakukan guna menghindari adanya ASN yang mangkir melakukan tugas maupun bolos kerja.

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Ichwan Chasani
Tribunnews.com/Jeprima
Tersangka Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengenakan rompi KPK saat akan dihadirkan pada konferensi pers kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2022). 

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI SELATAN — Usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi sebagai tersangka kasus suap pada Kamis (6/1/2021) lalu, Gubernur Ridwan Kamil langsung menyerahkan tongkat kepemimpinan Pemerintah Kota Bekasi kepada Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.

Pejabat yang akrab disapa Mas Tri tersebut, untuk sementara akan menjalankan tugas sebagai Plt. Wali Kota Bekasi.

Penunjukan Tri Adhianto tersebut sebagai tindaklanjut kebijakan Pemprov Jawa Barat atas surat dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai kekosongan jabatan wali kota di Pemkot Bekasi.

Di masa transisi kepemimpinan saat ini, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Karto menjelaskan pihaknya bakal melakukan pengawasan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca juga: Sah! Tri Adhianto Resmi Jadi Plt Wali Kota Bekasi 

Hal tersebut dilakukan guna menghindari adanya ASN yang mangkir melakukan tugas maupun bolos kerja.

"Terkait dengan disiplin, tetap kita kan ada ketentuan ketentuan tugas (SOP) ya harus ditaati, kita selalu mengecek di masing-masing OPD, apalagi kondisi seperti ini Covid-19," ungkap Karto saat dikonfirmasi, Minggu (9/1/2022).

Sanksi secara bertahap mulai dari teguran hingga pemecatan dimungkinkan untuk diberlakukan bagi ASN yang terbukti bolos kerja. Hal itu tertuang dalam PP no 94 tahun 2021.

Baca juga: Lihat Bang Pepen Pakai Rompi KPK, Anggota Fraksi Golkar Ini Masih Merinding Tak Percaya

"Teguran nya bisa berupa lisan, ya tinggal bagaimana kalau bolosnya itu berturut turut seperti apa kita berikan lisan, berupa kode etik. Kalau bolos selama 10 hari berturut turut ya bisa kita proses pemberhentian baik ASN maupun yang lainnya," tuturnya.

Meski begitu, Karto menegaskan bahwa tak ada yang berubah dalam segi pelayanan terhadap masyarakat di masa transisi kepemimpinan.

"Kita menekankan pertama dengan kepala OPD nya masing-masing untuk kejadian kemarin tidak mempengaruhi kinerja. Kemudian juga tidak mempengaruhi pelayanan, tetap berjalan dengan baik," kata Karto.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved