Breaking News:

KPK OTT Pepen

Ada Pihak yang Giring Opini dan Persepsi Publik Pasca Penangkapan Rahmat Effendi, Ini Penjelasan KPK

KPK sebut ada pihak menggiring opini dan persepsi publik setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

Editor: Panji Baskhara
Tribunnews.com/Jeprima
Tersangka Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi yang akrab dipanggil Bang Pepen mengenakan rompi KPK dan tangannya diborgol saat akan dihadirkan pada konferensi pers kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2022). 

TRIBUNBEKASI.COM - Ada pihak yang sengaja menggiring opini dan persepsi publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

Hal tersebut dikatakan langsung oleh Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri.

Ali Fikri mengatakan, padahal KPK dalam menindak perkara selalu menerapkan prinsip tanpa tebang pilih.

"Masih saja ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini kontraproduktif dalam proses penegakkan hukum yang tengah dilakukan KPK," kata Ali saat dikonfirmasi wartawan, Senin (10/1/2022).

Baca juga: Pemkot Bekasi Upayakan Beri Pendampingan Hukum Rahmat Effendi 

Baca juga: Wali Kota Bekasi Non Aktif Rahmat Effendi Ditahan KPK, Tri Adhianto Minta Pelayanan Jangan Terhenti

Baca juga: Apel Pertama jadi Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Ingatkan ASN Tak Lupakan Rahmat Effendi

Ali mengatakan, dengan adanya pihak tersebut, KPK khawatir, narasi yang bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum di lapangan, justru akan mengkorupsi hak publik untuk mengetahui Informasi yang sebenarnya.

Hanya saja Ali tidak membeberkan secara detail pihak yang dimaksud melakukan penggiringan opini tersebut.

Padahal dirinya selalu meyakinkan kepada masyarakat, bahwa pemberantasan korupsi oleh KPK menjunjung tinggi azas dan norma hukum yang berlaku.

"Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, KPK berpedoman pada azas-azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia," ucap Ali.

"Sehingga KPK tidak mungkin melakukan tebang pilih dalam melakukan penegakkan hukum pemberantasan korupsi," tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut korupsi yang dilakukan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi melibatkan banyak pihak.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved