Breaking News:

Berita Karawang

Pejabat Kota Bekasi Tak Hadir di Rapat Pansus RTRW DPRD Provinsi Jabar di Karawang

Pansus DPRD Provinsi Jawa Barat mengundang lima kota/kabupaten yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Purwakarta, dan Subang.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Ichwan Chasani
TribunBekasi.com/Muhammad Azzam
Rapat Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat tentang rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Aula Rapat Lantai 3 Pemerintah Kabupaten Karawang pada Selasa (11/1/2022). 

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG — Tak satu pun pejabat Pemerintah Kota Bekasi yang hadir dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat tentang rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Aula Rapat Lantai 3 Pemerintah Kabupaten Karawang pada Selasa (11/1/2022).

Dalam rapat itu pansus DPRD Provinsi Jawa Barat mengundang lima kota/kabupaten yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Purwakarta, dan Subang.

"Iya dalam rapat ini dari lima kota/ kabupaten yang kami undang perwakilan pejabat Kota Bekasi tidak hadir," kata Ketua Pansus 6 Raperda RTRW DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Rahmat.

Dia tak mengetahui alasan tidak hadirnya pejabat Pemerintah Kota Bekasi tersebut. Namun, kemungkinan karena kasus OTT KPK terhadap Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

Baca juga: Proyek Pengendalian Banjir Kali Cakung Disebut KPK Dijadikan Objek Korupsi Rahmat Effendi

“Yang tidak hadir itu dari Kota Bekasi, mungkin karena kasus itu juga, jadi tidak ada yang hadir,” ucapnya.

Dia menjelaskan rapat ini dilakukan untuk mengumpulkan usulan-usulan dari pemerintah daerah terkait bahasan Raperda RTRW Jawa Barat.

“Kemarin sudah di wilayah 1, dan sekarang di wilayah 2 yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Purwakarta, Subang dan Karawang dan kami tentunya harus melihat bagaimana perencanaan tata ruang agar sesuai dari daya dukung lingkungannya dalam menunjang kebijakan tata ruang pusat,” ungkapnya.

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengungkapkan rapat itu membahas mengenai rencana tata ruang daerah masing-masing agar diselaraskan dengan tingkat provinsi hingga pemerintah pusat.

Apalagi sekarang ini banyak sekali proyek strategis nasional (PSN) disepanjang lintas kelima daerah tersebut.

Baca juga: Lihat Bang Pepen Pakai Rompi KPK, Anggota Fraksi Golkar Ini Masih Merinding Tak Percaya

"RTRW Jawa Barat ini kan akan menjadi rujukan bagi RTRW kabupaten/kota dan RTRW Jawa Barat harus mengakomodasi kepentingan nasional dalam hal ini PSN kan di Jawa Barat banyak PSN seperti kereta cepat, jalan tol, Sentul Karawang, Cimanggis Cibitung ada Jatiasih Purbaleunyi," jelas dia.

"Jadi di satu sisi kita mengakomodir kepentingan nasional dalam PSN di sisi lain kita juga menjaga keseimbangan lingkungan daerah," kata Hasbullah.

Keseimbangan lingkungan, lanjut dia, seperti ketersediaan ruang terbuka hijau, area pertanian, akses infrastruktur penunjang hingga pengendalian banjir.

"Semua itu harus dipikirkan dan dituangkan dalam RTRW, makanya kita undang dalam rapat ini," kata dia.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved