Breaking News:

Berita Jakarta

Wagub Ariza Tegaskan Tak Pernah Minta Jabatannya Diperpanjang Hingga 2024

Pernyataan Wagub Ariza ini menepis stigma adanya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang meminta jabatannya diperpanjang hingga jelang Pilkada.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Ichwan Chasani
Warta Kota/Yolanda Putri Dewanti
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (13/1/2022) malam. 

TRIBUNBEKASI.COM — Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, dirinya tidak pernah meminta agar jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta diperpanjang hingga menjelang Pilkada serentak pada 2024.

"Saya tidak pernah, sekali lagi saya Ariza Patria tidak pernah meminta minta untuk diperpanjang sampai 2024," ujar Wagub Ariza di Balai Kota DKI pada Kamis (13/1/2022) malam.

Hal itu dikatakan Ariza untuk menepis stigma adanya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang meminta jabatannya diperpanjang menjelang Pilkada berikutnya.

Sebagai orang yang pernah menjadi Komisioner KPU DKI Jakarta dan anggota DPR RI, Ariza paham betul bahwa permintaan itu dilarang karena tidak sesuai aturan yang berlaku.

"Saya ikut membuat UU, bahkan jadi Wakil Pansus Pemilu (DPR RI), jadi saya mengerti aturan dan batasan. Jadi sekali lagi itu menjadi kewenangan Kemendagri atas persetujuan Presiden sebagai kepala pemerintahan," jelasnya yang juga menjadi Ketua DPD Gerindra DKI ini.

Baca juga: Sudah 10 Sekolah Ditutup Akibat Covid-19, Wagub Ariza Anggap Bukan Alasan Stop PTM 100 Persen

Ariza mengungkapkan, bakal ada tujuh kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat provinsi di Indonesia yang jabatannya bakal diisi Pj Gubernur, termasuk Provinsi DKI Jakarta.

Nantinya sosok Pj Gubernur berstatus PNS eselon I dari lembaga vertikal seperti Kementerian, TNI maupun Polri.

Menurut Ariza, hal ini pernah dialami oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono yang menjabat sebagai Pj Gubernur DKI, kemudian Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Komjen Mochamad Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat.

"Terkait tahun 2022 ini memang ada 101 kepala daerah se-Indonesia yang habis masa jabatannya, karena Pilkadanya 2024 maka sejak berakhirnya masa jabatan Gubernur, Bupati dan Walkot, itu kosong," jelas Ariza.

"Bagaimana mengisinya? Sudah ada aturan dan ketentuannya, yaitu diatur dalam perundangan, dalam PP dalam Permendagri, sehingga diisi oleh penjabat (Pj) pada aturan Perpres nanti diisi oleh Penjabat Gubernur, Penjabat Walkot dan Penjabat Bupati," lanjutnya

Baca juga: Anggaran Sumur Resapan Dihapus, Wagub Ariza Anggap Sebagai Pelajaran bagi Pemprov DKI

Halaman
12
Sumber: Wartakota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved