Pidato Kebangsaan Zulkifli Hasan, di Indonesia Agama dan Negara Saling Mengisi

TRIBUNBEKASI.COM, GAMBIR - Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa di Indonesia agama dan negara bisa berjalan beriringan, dan saling mengisi. 

Pemikiran itu dinyatakan Zulifli Hasan dalam Pidato Kebangsaan Zulkifli Hasan berjudul "Indonesia Butuh Islam Tengah" di Perpusnas, Jakarta Pusat, Sabtu (29/1/2022).

Dalam pidato itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut juga menyoroti adanya pihak yang mencoba membenturkan negara dengan agama.

Bahkan ada pihak yang mempermasalahkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

“Saya kira ini perlu kita sikapi bersama dalam konsep Indonesia, agama dan negara sama sekali tidak bertentangan,” ujarnya saat menyampaikan pidatonya.

Sudah final

Menurut Zulkifli Hasan, yang belakangan ini kerap disapa dengan nama Zulhas, paradigma yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama, atau menawarkan konsep internasional, adalah pemikiran usang dan tidak menghargai sejarah panjang pendirian bangsa ini.

Dia menyebut polarisasi politik dan agama tidak boleh mengarah kepada upaya-upaya mengganti format bernegara.

“Konsep bernegara kita sudah final, Indonesia adalah negara yang beragama dan menghormati keberagaman. Bhineka Tunggal Ika. Berbeda-beba tapi kita sepakat menjadi tunggal ika yang satu, yaitu Indonesia,” katanya.

Keberagaman adalah modal

Selain memiliki sumber daya alam yg melimpah, modal terbesar Indonesia sebagai bangsa adalah keberagaman.

Indonesia didirikan di atas rasa persatuan yang mengikat, beraneka suku dengan berbagai perbedaan agama, ras, dan kepentingan antargolongan.

“Dengan rasa persatuan itulah para founding fathers dan mothers kita membayangkan negeri ini sebagai Tanah Air yang satu, bangsa yang satu, yang memiliki bahasa persatuan Bahasa Indonesia,” ucapnya.

“Maka keberagaman bangsa Indonesia merupakan fitrah yang harus kita syukuri bersama. Tidak ada pilihan lain bagi negara dengan keberagaman yang sangat kompleks seperti Indonesia, persatuan harus dirajut,” tambah pria yang juga menjadi Wakil Ketua MPR RI ini.

Pancasila

Dalam kerangka itulah, lanjut Zulkifli, para bapak dan ibu Indonesia menyepakati bahwa Pancasila dan UUD 1945 sebagai konsensus bernegara.

Tanpa menjadikan agama sebagai dasar negara, tidak berarti Indonesia menjadi negara yang sekuler, apalagi anti agama.

“Sila pertama Pancasila berbunyi ‘Ketuhanan yang Maha Esa’ adalah bukti bahwa kesadaran agama selalu menjadi pondasi kita bernegara, sekaligus menjadi bintang penuntun dalam melaksanakan keempat sila yang lainnya,” ujar Zulkifli.

Karena itu, dia menganggap hubungan antara agama dan negara saling mengisi dalam konsep Indonesia.

Tanpa menjadi landasan hukum formal, agama telah menjadi falsafah dan landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Maka pikiran untuk menjadikan Indonesia sebagai negara agama hanya menunjukkan ketidakpahaman dalam memahamai falsafah bernegara,” imbuhnya.

Hadir dalam acara itu Menteri Negara BUMN Erick Thohir, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jambi Al Haris, dan Wali Kota Bogor Bima Arya.