Berita Bekasi

Pemkot Bekasi Hentikan PTM Selama 14 Hari Mulai 2 Februari 2022

Meningkatnya kasus Covid-19 di Kota Bekasi membuat Pemkot Bekasi memutuskan kembali melaksanakan PJJ.

Penulis: Joko Supriyanto | Editor: AC Pinkan Ulaan
TribunBekasi.com
Pemkot Bekasi hentikan pembelajaran tatap muka di SD dan SMP mulai 2 Februari 2022, karena kasus Civid-19 melonjak. Keterangan foto: (ilustrasi) Para siswa SDN Bekasi Jaya V, Jalan Agus Salim, Bekasi Timur mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah pada Senin (6/9/2021) pagi. 

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI TIMUR -- Pemerintah Kota Bekasi memutuskan menghentikan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) selama 14 hari, mulai Rabu (2/2).

Dengan begitu para pelajar SD dan SMP di Kota Bekasi akan kembali melakoni Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Keputusan itu diambil Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto setelah kasus Covid-19 di Kota Bekasi meningkat.

Hal ini diumumkan Mas Tri, sapaan akrab Tri Adhianto, usai rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk meminta izin mengubah PTM menjadi PJJ lagi.

"Kemarin dalam rapat dengan Pak Gubernur kami meminta izin untuk melakukan kegiatan PJJ. Jadi beliau prinsipnya mendukung," kata Tri Adhianto, Selasa (1/2/2022).

Menurut politikus asal PDI-Perjuangan itu, PJJ akan mulai dilakukan pada Rabu (2/2) di tingkat SD dan SMP.

Sementara untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), pihaknya memberikan imbauan agar juga melaksanakan PJJ selama 14 hari ke depan.

"Mulai besok sudah PJJ lagi, ini untuk SD, SMP. Kita juga imbau untuk SMA untuk melakukan PJJ 14 hari," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah, mengatakan akan mempertimbangkan pemberlakuan PJJ ketika jika kasus Covid-19 di Kota Bekasi terus mengalami kenaikan.

"Pasti kami akan evaluasi lagi. Tentu jika kasus terus melonjak kamia akan kembali terapkan PJJ," kata Inayatullah.

Namun, lanjut Inayatullah, keputusan penerapan PJJ itu akan diserahkan kepada Kepala Daerah, sebab, Dinas Pendidikan hanya melaksanakan apa yang telah tetapkan oleh Pemerintah Daerah.

"Tapi, nanti tergantung kepada pemerintah daerah lagi. Kepala daerahnya gimana putusannya, kalau kami kan hanya melaksanakan," katanya.

Sumber: Tribun bekasi
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved