Buruh Bekasi Bakal Tetap Mengawal Revisi Permenaker Terkait JHT Sampai Selesai, Ini Alasannya

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI SELATAN - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengumumkan, Permenaker terkait jaminan hari tua (JHT) sedang direvisi.

Pengumuman itu terjadi di tengah polemik Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 soal JHT yang diproses para buruh,

Hal tersebut juga menyusul adanya perintah langsung dari Presiden Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Direvisinya Permenaker nomor 2 tahun 2022 artinya, pencairan JHT yang jadi polemik masih tetap menggunakan Permenaker yang lama yaitu Permenaker nomor 19 tahun 2015.

Sikapi hal ini, buruh Bekasi tergabung dalam federasi serikat pekerja metal Indonesia (FSPMI) Bekasi mengapresiasi langkah Menaker yang akhir mau untuk merevisi Permenaker nomor 2 tahun 2022 terkait JHT itu.

"Gini, kabar baik (revisi) tentu kita sambut dengan gembira ya. Sehingga atas situasi ini Pemerintah merespon. Kita apresiasi lah,"

"Tapi ini belum pada posisi yang kita inginkan, jadi kita lihat saja nanti," kata Konsulat Cabang FSPMI Bekasi, Amir Mahfuzh, Jumat (4/3/2022).

Diungkap Amir, jika revisi yang dilakukan oleh pemerintah terkait Permenaker nomor 2 tahun 2022 dibatasi hingga 3 bulan.

Artinya sebelum Permenaker itu efektif masih menggunakan Permenaker lama nomor 19 tahun 2015.

Maka itu, para buruh sendiri masih akan menunggu hasil revisi yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Namun, yang terpenting menurut Amir jika pencairan JHT tidak harus menunggu usai 56 tahun seperti pada aturan Permenaker nomor 2 tahun 2022 itu.

"Jika mau revisi ya silahkan revisi tapi kalo pencairan JHT tidak bisa dicarikan seperti  Permenaker yang lama, kita akan lawan lagi," ujarnya.

Saat ini yang menjadi polekmik terkait JHT, yaitu pencairan JHT yang harus mengacu pada usia 56 tahun.

Artinya buruh yang terdampak PHK atau resign tidak bisa mencairkan JHT mereka.