Berita Nasional

Terkait Wacana Penundaan Pemilu 2024, Mahfud MD Beberkan Sikap Presiden Jokowi

Menurut Mahfud, Presiden Jokowi sampai dua kali memimpin Rapat Kabinet untuk menyikapi isu Pemilu 2024, yaitu pada 14 dan 27 September 2021.

Editor: Ichwan Chasani
Istimewa
ILUSTRASI Partai politik peserta Pemilu 

TRIBUNBEKASI.COM — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membeberkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait wacana penundaan Pemilu 2024 yang ramai diperbincangkan publik.

Menurut Mahfud, Presiden Jokowi sampai dua kali memimpin Rapat Kabinet untuk menyikapi hal tersebut, yaitu pada 14 September tahun 2021 dan 27 September 2021.

Dalam rapat tersebut, kata Mahfud MD, Presiden Jokowi meminta dirinya selaku Menkopolhukam, Mendagri, dan Kepala BIN untuk memastikan pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran,

Presiden Jokowi juga menginginkan Pemilu 2024 tidak terlalu lama masa kampanyenya, serta tidak terlalu lama jaraknya antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu 2024. 

"Ini maksudnya agar naiknya suhu politik jelang pembentukan kabinet baru pada 2024 tidak terlalu lama berlangsung. Ini didasarkan atau disampaikan oleh Presiden pada tanggal 14 September 2021 di Sidang Kabinet Terbatas," kata Mahfud dalam keterangan resminya yang disampaikan di kanal Youtube Kemenko Polhukam RI pada Senin (7/3/2022).

Baca juga: KPU Tetapkan Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 Tepat di Hari Valentine

Selain itu, kata dia, Presiden Jokowi juga memintanya selaku Menkopolhukam, Mendagri, dan Kepala BIN untuk berkomunikasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan DPR untuk menentukan jadwal pemilu. 

Berdasarkan hasil rapat lintas kementerian dan lembaga yang dilaksanakan di kantor Kemenko Polhukam pada tanggal 17 September 2021 dan 23 September 2021, kata dia, pemerintah mengusulkan pemungutan suara tanggal 8 atau 15 Mei 2024. 

Usul tersebut, kata Mahfud, kemudian disetujui oleh Rapat Kabinet yang dipimpin oleh Presiden pada 27 September 2021 agar disampaikan kepada KPU dan DPR.

Dengan demikian, kata dia, posisi Kabinet dan presiden saat itu adalah meminta agar jadwal pemilu ditetapkan secara pasti pada tahun 2024. 

Namun, kata dia, ketika alternatif tersebut disampaikan dalam raker dengan DPR dan KPU tanggal 6 Oktober 2021 ternyata DPR dan KPU tidak setuju dan meminta alternatif tanggal lain. 

Baca juga: Aktivis 98 Tolak Keras Penundaan Pemilu 2024, Sebut Partai yang Dukung Bakal Dapat Karma Politik

Oleh sebab itu, kata dia, Presiden Jokowi berkomunikasi langsung dengan KPU di Istana Merdeka pada 11 November 2021 dan presiden menyatakan setuju pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024 sesuai yang diusulkan KPU bersama DPR. 

"Tanggal 14 Februari 2024 itulah yang kemudian disetujui oleh DPR, KPU, dan pemerintah melalui raker di DPR pada 24 Januari 2022," kata dia.

Setelah itu, lanjut dia Presiden Jokowi menekankan lagi kepadanya selaku Menkopolhukam dan kepada Mendagri agar menyiapkan semua instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak pada 2024.

"Dengan demikian sikap presiden sudah jelas tentang penyelenggaraan pemilu pada 2024. Jadi tidak perlu didesak-desak lagi ke masalah di luar itu yang menjadi urusan di luar pemerintahan," kata Mahfud. (Tribunnews.com/Gita Irawan)

Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved