Pendemo Desak KPK agar Segera Beberkan Hasil Pemeriksaan Kasus Dugaan Korupsi Formula E DKI Jakarta

TRIBUNBEKASI.COM - Massa Gerakan Satu Padu (SAPU) Lawan Koruptor Formula E menggelar unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kantor BPK Provinsi DKI, Jakarta Selatan, Rabu (9/3/2022) sore.

Mereka datang minta agar KPK membeberkan hasil pemeriksaan kasus dugaan korupsi Formula secara transparan kepada warga Indonesia.

Massa pun membawa poster wajah Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan saat berunjuk rasa.

Koordinator aksi Daud mengatakan, adanya penambahan anggaran pembuatan lintasan balapan mobil kursi itu semakin menunjukan kejanggalan.

"Proyek Formula E ini dari awal sudah banyak masalah, mulai dari mencla mencle komitmen fee, diduga korupsi"

"Pengerjaan molor dari target awal dan sekarang proses pembuatan sirkuit di Ancol jadi membengkak Rp 10 miliar, tunggu bom waktu aja nanti," ujarnya melakui keterangan tertulis.

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta tidak melalukan perencanaan yang matang untuk pagelaran balapan di Ancol pertengahan tahun 2022 ini.

Sehingga, persiapan yang minim dan pengebutan pengerjaam lintasan balapan sangat rentan dengan dugaan korupsi.

Daud meminta KPK dan BPK DKI agar menelusuri adanya pembengkakan anggaran pembuatan sirkuit Formula E.

"Proyek tidak dirancang dengan baik tersebut cenderung dipaksakan dan bakal jadi masalah besar, kami pastikan berpotensi penyelewengan anggaran," jelas sang orator.

Daud melanjutkan, KPK sangat mudah untuk ungkap dugaan korupsi yang terjadi pada ajang balapan mobil listrik.

Ia mendesak BPK DKI untuk membantu KPK dan tidak takut dengan tikus-tikus yang menggerpgoti uang rakyat.

"Buka datanya secara transparan," ucapnya.

Dia berharap lembaga antirasuah itu bisa sesegera mungkin menangani kasus dugaan korupsi sebelum semakin parah.

Seluruh masyarakat tengah menanti hasil pemeriksaan dari KPK terkait dengan dugaan korupsi yang terjadi di Formula E.

"Wujudkan Indonesia, khususnya Jakarta bebas dari korupsi. KPK harus dalami potensi unsur melawan hukum"

"dan atau penyalahgunaan wewenang dalam bentuk kesalahan prosedur yang bertentangan dengan mekanisme perencanaan," jelasnya.

(Wartakotalive.com/M26)