Kasus Dugaan Korupsi Formula E, Ketua DPRD DKI Penuhi Panggilan KPK, Pendemo: Bongkar Hingga Tuntas!

Lebih jauh, Ali menjelaskan kehadiran pawang anggaran dalam Formula E  yangh dibutuhkan untuk menemukan keanehan anggaran, yang terus berlanjut sepanjang perencanaan Formula E.

Dikatakannya, ketika DPRD DKI menolak membiayai lagi Formula E, Pemerintah Provinsi DKI Jakatya yang tadinya minta Rp 2,3 triliun untuk commitment fee 5 tahun, tiba-tiba menurunkan jadi Rp 560 miliar.

Hal itu sama dengan jumlah yang diakui sudah ditransfer untuk commitment fee.

Saat Sirkuit Formula E akan dibangun, lanjutnya, keanehan kembali muncul.

Tiba-tiba Jakpro mengaku sudah melaksanakan tender untuk pembangunan sirkuit.

Seketika muncul nama PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama sebagai pemenang tender.

Padahal di web e-procurement Jakpro hanya disebutkan terjadinya gagal tender.

Keanehan terakhir, masih kata mereka, terjadi saat pelaksanaan pembangunan sirkuit.

Biaya yang sebelumnya hanya Rp 50 miliar untuk pembuatan lintasan sirkuit, tiba-tiba dinaikkan jadi Rp 60 miliar.

Padahal kontraktor sudah menghemat biaya dengan mengganti bahan lapisan bawah lintasan dari besi menjadi bambu.

"Kejanggalan ini sangat nampak sekali, harusnya KPK mudah sekali melacaknya. Kami menantikan action KPK agar publik puas dengan kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi," pungkasnya.

Diberitakan Wartakotalive.com, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (22/3/2022) pagi.

Pria yang karib disapa Pras ini dipanggil untuk memberikan keterangan terkait penyelenggaraan acara balap mobil listrik Formula E.

"Pagi ini saya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal kasus dugaan korupsi di penyelenggaraan Formula E," tulis akun Instagram @prasetyoedimarsudi, Selasa (22/3/2022).

Politikus PDI Perjuangan ini juga mengatakan bahwa sebagai warga negara dan pimpinan DPRD DKI Jakarta siap memberikan keterangan soal Formula E.