Paguyuban Pedagang Mie dan Bakso Tak Mau Terlibat Politik, dan Fokus ke Bisnis
Sebagai Ketua DPP Papmiso, Bambang Haryanto akan fokus memajukan dan menyehaterakan anggotanya.
Penulis: Muhammad Azzam | Editor: AC Pinkan Ulaan
lihat foto
TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG -- Bambang Haryanto terpilih menjadi Ketua DPP Paguyuban Pedagang Mie dan Bakso (Papmiso) periode 2022- 2027, dalam Musyawarah Nasional ke-2 Papmiso di Front One Akshaya Hotel Karawang, pada Selasa (22/3/2022) sore.
Bambang, yang sebelumnya menjabat sebagai Sejken Papmiso, menegaskan bahwa perkumpulannya profesional dan nonpolitik.
Meskipun dua tahun lalu dia terlihat bertemu dan makan bakso bareng Presiden Joko Widodo, dalam acara Gebyar Bakso Merah Putih pada Maret 2019, atau menjelang Pilpres 2019.
"Kami adalah asosiasi pedagang bakso yang profesional dan nonpolitik. Saya jamin teman-teman anggota kita nonpolitik," kata Bambang.
Dia juga menegaskan tidak mau ikut campur isu penundaan Pemilu, dan tiga periode Joko Widodo.
Saat ditanya soal partai politik maupun bakal calon presiden yang mendatangi Papmiso, Bambang menjawab dan menegaskan paguyubannya nonpolitik.
"Insya Allah tidak ada, kami tegas," jawabnya.
Mengawal harga daging sapi
Untuk programnya di Papmiso selama 5 ke depan, Bambang menegaskan akan lebih memajukan perkumpulan pedagang mie dan bakso di Indonesia.
Progran yang terpikirkan adalah memanfaatkan program UMKM dari Pemerintah, serta mengawal pergerakan harga kebutuhan pokok, khususnya daging sapi, agar tidak melonjak.
"Tanggung jawab saya untuk memperjuangkan teman-teman Papmiso, khsusnya mengakses program-program Pemerintah, pemberdayaan UMKM. Dan yang penting hari ini kami melakukan advokasi, masukkan ke pemerintah terkait harga daging yang tinggi. Apalagi menjelang Bulan Puasa," kata Bambang.
Diakui Bambang, kenaikan harga bahan pangan sangat berdampak kepada para pedagang mie dan bakso.
Seperti sekarang ini, kenaikan harga dinilainya sudah sangat luar biasa, dan akan lebih tinggi menjelang Hari Raya Idul Fitri.
"Kenaikan ini tentu sangat mengikis pendapatan anggota kami sampai 20 persen. Makanya kami harus perjuangkan supaya tata kelola niaga daging harus diatur oleh Pemerintah secara baik," katanya.
Turun omzet
![[FULL] Ramai-ramai Kepala Daerah Protes Kebijakan Menkeu Purbaya, Pakar Ingatkan Harus Hati-hati](https://img.youtube.com/vi/rOG5ZzAPO5Y/mqdefault.jpg)
