Presidential Threshold, Sekjen Partai Bulan Bintang: Ajukan Gugatan Demi Daulat Rakyat

Partai Bulan Bintang menggugat peraturan presidential threshold atau ketentuan syarat ambang batas pencalonan presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Editor: Panji Baskhara
Dok Partai Bulan Bintang (PBB)
Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Noor (Kedua dari kanan) mengajukan gugatan peraturan presidential threshold atau ketentuan syarat ambang batas pencalonan presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

TRIBUNBEKASI.COM - Partai Bulan Bintang (PBB) menanggapi terkait presidential threshold atau ketentuan syarat ambang batas pencalonan presiden.

Diketahui, apabila ketentuan presidential threshold (PT) tersebut kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kali ini Partai Bulan Bintang maju sebagai partai yang punya legal standing untuk menggugat peraturan itu ke MK.

Gugatan tersebut sudah didaftarkan ke MK pada Jumat (25/3/2022).

Sebelumnya, para anggota DPD RI ajukan gugatan itu ke MK, namun, pada 24 Februari 2022, MK menolak gugatan tersebut.

MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan judicial review.

Sekjen PBB Afriansyah Noor mengaku optimistis dengan gugatan yang sudah diajukan PBB, di tengah banyaknya gugatan terkait presidential threshold yang dikandaskan MK.

"MK kan sempat bilang yang punya kepentingan hukum adalah parpol peserta pemilu. Nah, sekarang PBB hadir untuk menyambut panggilan konstitusional tersebut"

"dan mengajukan gugatan demi memperjuangkan daulat rakyat,” tegas sekjen yang akrab disapa Ferry itu, Sabtu (26/3/2022).

Ferry berpendapat eksistensi syarat perolehan kursi 20 persen anggota DPR atau 25 persen suara sah pada pemilu anggota DPR sebelumnya telah menghilangkan hak konstitusional partai politik, untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Padahal hak tersebut diberikan secara jelas dan tegas kepada seluruh parpol peserta pemilu, termasuk PBB tanpa embel-embel perolehan suara," jelasnya.

Ferry menambahkan, makin banyaknya alternatif pasangan calon, maka makin selektif dan sehat pula persaingan yang didapatkan.

"Nah, salah satunya dengan uji presidential threshold ini agar makin banyak alternatif calon presiden. Demokrasi Indonesia harus diselamatkan," katanya.

Lanjut Ferry, Partai Bulan Bintang atau PBB selaku pemohon II menyebut, bahwa KPU belum menetapkan agenda resmi pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved