Berita Bekasi

DPRD Kabupaten Bekasi Gelar Rapat Paripurna Usulkan Pemberhentian Wakil Bupati Bekasi

DPRD Kabupaten Bekasi menggelar Rapat Paripurna untuk mengumumkan pemberhentian Wakil Bupat Bekasi, Akhmad Marjuki.

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: AC Pinkan Ulaan
Tribun Bekasi/Rangga Baskoro
Rapat Paripurna pemberhentian Wakil Bupati Bekasi Akhmad Marjuki, di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Jumat (22/4/2022). 

TRIBUNBEKASI.COM, CIKARANG -- Masa jabatan Wakil Bupati Bekasi Akhmad Marjuki akan berakhir pada 22 Mei 2022.

Sebelum masa jabatan selesai, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menggelar Rapat Paripurna pengumuman usulan pemberhentian Akhmad Marjuki.

Usai Rapat Paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah, menjelaskan bahwa pihaknya diharuskan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

"Sebetulnya kami sudah mengagendakan untuk Paripurna ini dua hari lalu, cuma karena ada kendala dan perlu ada pemantapan, jadi kami konsultasi dulu ke provinsi dan Kemendagri. Atas masukan dari mereka, merekomendasikan kami untuk lakukan paripurna," kata Holik pada Jumat (22/4/2022).

Setelah ini, kata Holik, dokumen pengumuman usulan pemberhentian Marjuki, yang kini menjabat sebagai Plt Bupati Bekasi, bakal dikirimkan ke Pemprov Jabar dan Kemendagri.

DPRD tak usulkan nama

Sementara itu, Holik tak ingin mengintervensi terkait penerus tongkat kepemerintahan di Kabupaten Bekasi, yang akan dijabat oleh seorang Pj Bupati Bekasi, usai Marjuki resmi diberhentikan.

Hal tersebut, sambung Holik, sepenuhnya kewenangan Pemprov Jabar dan Kemendagri. Meski begitu, dia berharap pengganti Marjuki bisa membawa Kabupaten Bekasi menjadi lebih baik dari sebelumnya.

"Kalau usulan Pj Bupati kami tidak ingin terlalu jauh mengusulkan nama-nama, yang pada akhirnya mengganggu kelembagaan. Karena di DPRD ini berkumpul para wakil rakyat yang berbeda partai dan kepentingan. Jadi, agar tidak terjadi ketidak stabilan internal lembaga DPRD, kami menyerahkan semua ke provinsi dan Mendagri," ucapnya.

Lambat

Sementara itu, Plt Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki, yang hadir dalam Rapat Paripurna, mengatakan menerima keputusan yang diambil Kemendagri, Pemprov Jabar, dan DPRD Kabupaten Bekasi.

Namun dia sedikit menyayangkan lambatnya keputusan untuk mengangkatnya menjadi kepala daerah definitif, yang berimplikasi kepada tak maksimalnya kinerja saat pengambilan keputusan.

"Tentu sangat menggangu terhadap kinerja, tapi itu kan dikembalikan lagi ke yang berwenang dari Kemendagri. Usulan dari DPRD sudah disampaikan untuk segera didefinitifkan, tapi itu kan kembali lagi ke Kemendagri," ucapnya.

Ngebut

Usai diumumkan pemberhentiannya oleh DPRD. Marjuki bakal memaksimalkan upaya dan langkah perbaikan di sisa masa kerjanya yang selesai pada 22 Mei mendatang.

"Sisa sebulan tunggu saja, Insya Allah banyak hal-hal yang sudah direncanakan dalam waktu dekat ini. Saya kejar terus untuk memaksimalkan kinerja yang selama ini agak terlambat. Salah satunya pemisahahan aset, juga terkait penanganan sampah," kata Marjuki.

Untuk informasi, Marjuki diketahui dilantik sebagai Wakil Bupati Bekasi secara definitif pada Rabu (27/10/2021).

Dikarenakan kekosongan jabatan Bupati Bekasi, selepas meninggalnya Eka Surya Atmaja, Marjuki kemudian langsung menjabat sebagai Plt Bupati Bekasi.

Meski begitu, hingga menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai Wakil Bupati Bekasi, Marjuki sampai saat ini belum juga dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif.

Sumber: Tribun bekasi
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved