Berita Nasional

Di Kabinet Jokowi Ada Parpol dan Teknorat, Peneliti Politik Ekonomi Pembangunan: Tak Bisa Dihindari

Peneliti Politik Ekonomi Pembangunan Universitas Gajah Mada, Poppy Sulistyaning Winanti tanggapi soal kabintet gabungan, yakni parpol dan teknorat

Editor: Panji Baskhara
Dok Kompas.com
Ilustrasi: Peneliti Politik Ekonomi Pembangunan Universitas Gajah Mada, Poppy Sulistyaning Winanti tanggapi soal kabintet gabungan, yakni parpol dan teknorat 

TRIBUNBEKASI.COM - Sejak era reformasi 1998 kondisi politik Indonesia alami perubahan yang sangat signifikan.

Saat ini tidak ada satu parpol yang menguasai mayoritas parlemen atau pemerintahan, dan bahkan kondisi politik Indonesia semakin terfragmentasi.

Akibat kondisi itu, Peneliti Politik Ekonomi Pembangunan Universitas Gajah Mada, Poppy Sulistyaning Winanti akui, siapapun jadi presiden saat rancang kabinet harus pikirkan banyak aspek, termasuk juga di kombinasi parpol dan teknokrat.

Namun saat ini publik masih rancu melihat gabungan kabinet yang terdiri dari parpol dan teknokrat.

Baca juga: Seorang Pengendara Menari-nari Diatas Motor Bak Tarian di Film KKN Desa di Penari Viral di TikTok

Baca juga: Sosok Diduga Penampakan Wanita Berpakaian Serba Putih di Rumah Kosong Viral di TikTok

Baca juga: Jembar 1 PBTS Resmi Dibuka, Plt Kadisparbud Kota Bekasi: Bonsai Itu Seni yang Tidak Pernah Selesai

Bahkan sebagian besar masyarakat ada yang menegasikan keduanya.

Ada yang menganggap menteri dari parpol yang terbaik.

Namun tak sedikit masyarakat melihat profesionalisme sebagai segalanya dan anggap menteri dari teknokrat lah yang terbaik.

"Untuk bangun legitimasi politik, presiden terpilih harus akomodasi kepentingan parpol. Namun untuk memastikan program dan janji politik presiden terpilih dapat tercapai, ia juga harus memilih kabinetnya berasal dari kalangan profesional. Sehingga gabungan kabinet yang berasal dari parpol dan profesional tak bisa dihindari," papar Poppy.

Meski demikian seluruh menteri yang duduk di kabinet baik itu yang berasal dari parpol maupun teknokrat harus bekerja profesional.

Menurutnya, mereka semua harus menunjukan keahlian, kepiawain dan profesionalisme dalam bekerja.

Hal itu agar tujuan dan janji presiden di dalam kampanye dapat tercapai, dan sehingga beban menteri dari parpol maupun teknokrat sama.

"Ketika ada masyarakat menganggap menteri yang memiliki prestasi baik dan dianggap sebagai cari panggung untuk maju sebagai capres dan cawapres itu tak bisa dihindari."

"Apa lagi di era reformasi kebebsan berpendapat seperti saat ini. Namun yang terpenting saat ini adalah menteri harus bekerja dengan baik dan dapat menunjukan prestasi,"kata Poppy.

Poppy minta agar masyarakat dituntut cerdas melihat prestasi menteri yang duduk di kabinet.

Halaman
123
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved