Optimalkan Peran Posyandu, PSI Minta Pemprov DKI Tingkatkan Bantuan Operasional

TRIBUNBEKASI.COM — Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (Fraksi PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan tambahan dana bantuan operasional untuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di dalam APBD 2023.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad beralasan permintaan tersebut dilandaskan peran Posyandu sebagai wadah pemeliharaan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat.

“Kita sama-sama menyadari peran Posyandu sebagai wadah kesehatan sangat penting,” ujar Idris, Ahmad, dalam keterangan resminya, Minggu (22/5/2022).

Sementara dukungan kepada Posyandu dinilai masih jauh dari cukup. Keluhan yang dimaksud tentang keterbatasan sarana dan tidak adanya insentif bagi petugas Posyandu.

Menurut Idris Ahmad, kurangnya dukungan operasional membuat banyak Posyandu kesulitan untuk mengadakan kegiatannya secara rutin sehingga manfaatnya kurang maksimal bagi masyarakat.

Baca juga: Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Tak Larang Anggotanya Beli Tiket dan Nonton Formula E Jakarta

Baca juga: Pemprov DKI Kembali Gelar Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Mulai Hari Minggu Ini

“Kalau Posyandu tak bisa beroperasi rutin karena keterbatasan fasilitas dan petugas, manfaatnya tidak akan maksimal,” sambung Idris Ahmad.

Alhasil Komisi E DPRD DKI Jakarta pun meminta Pemprov DKI Jakarta menganggarkan tambahan dana bantuan operasional untuk Posyandu dalam APBD 2023.

"Dengan memberikan dukungan yang cukup, kerja Puskesmas dan Dinas Kesehatan akan lebih mudah karena ada deteksi dini di lingkungan," ujar Idris.

Nantinya diharapkan dengan dukungan tersebut maka Posyandu dapat membantu menyelesaikan permasalahan kesehatan aktual yang terjadi saat ini seperti kekurangan gizi pada anak.

"Apalagi belakangan kita terus dibayangi kasus gizi buruk yang masih tinggi di Jakarta. Kita harus selamatkan anak-anak kita dengan penanganan yang sistematis," tutup Idris.(Wartakotalive.com/Junianto Hamonangan)