Berita Nasional
Berikut Ini Laporan dari Sawit Watch yang Hingga Kini Belum Ditanggapi KPK Hingga KLHK
Ini laporan perkumpulan Sawit Watch yang tak ditanggapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
lihat foto
TRIBUNBEKASI.COM - Laporan perkumpulan Sawit Watch tak ditanggapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Laporan tertanggal 18 Januari 2022 itu mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada PT MSAM milik SAA alias HIS.
Pihak perkumpulan Sawit Watch menyatakan apabila hingga saat ini laporannya belum ditanggapi oleh pihak KPK.
Direktur Sawit Watch, Achmad Surambo membenarkan hal tersebut.
Laporan dilakukan dengan dasar adanya oknum direksi PT IH II, yang mengadakan kerja sama perkebunan sawit di sebagian area IUPHHK-HA bersama PT MSAM pada 19 Juni 2017.
Sawit Watch menduga, kerja sama itu tidak sesuai dengan SK 193/2006.
Sebab kawasan hutan PT IH II digunakan sebagai perkebunan sawit tanpa peroleh persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Achmad Surambo mengatakan, apabila kerja sama perkebunan sawit tersebut, disinyalir bermaksud mengalihkan kekayaan negara.
"Yakni berupa hutan kepada oknum korporasi secara tidak sah” ketika ditemui di PTUN Jakarta Utara, pada Kamis (2/6/2022).
Boni, selaku Kepala Departemen Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat dan Anggota, sampaikan penerbitan HGU ke PT MSAM menyebabkan hilangnya hutan negara seluas 8.610 hektare.
Dia pun menyampaikan tanggapan pribadinya tentang pribadi HI yang diduga sosok yang sangat kebal hukum.
"Jadi pertanyaan sampai hari ini, kenapa laporan kami ke KPK sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu belum mendapat respon dari KPK? Bisa diduga ini (HI) termasuk elit yang kebal hukum" kata Boni.
Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Achmad Surambo.
Ia mendiga HI adalah sosok elit yang kebal hukum, lantaran arena pihak Sawit Watch sudah melaporkan kejadian ini ke KLHK, namun tak direspon.
Kemudian, Sawit Watch melaporkan ke KPK, dan hasilnya tidak ada respon.
Saat ini, Sawit Watch melanjutkan laporan tersebut ke pihak kepolisian dan berharap mendapat respon yang baik, sehingga kasus ini bisa diusut lebih dalam.
“Kami sudah melapor ke KLHK tapi tidak ada tanggapan, ke KPK pun sama, saat ini sudah lapor ke pihak kepolisian. Semoga ditanggapi dengan baik." kata Achmad.
Boni mengatakan sepak terjang HI di Kalimantan tidak asing di telinga warga Kotabaru.
Sebab, diduga kerapkali terseret konflik dan sengketa lahan dengan warga.
Sampai saat ini mayoritas warga diduga sangat takut karena ancaman intimidasi, kriminalisasi, perampasan lahan yang kerap terjadi.
"Kami menerima laporan dari warga, mereka takut. Banyak yang digusur, tapi tidak ada yang berani melawan" kata dia.
Profil Sawit Watch
Sawit Watch merupakan organisasi non-pemerintah yang berbasis keanggotaan individu yang prihatin terhadap dampak-dampak negatif sistem perkebunan besar kelapa sawit.
Dikutip dari situs resminya, organisasi ini didirikan pada 1998 dan sejak saat itu telah terhubung dengan lebih dari 50 mitra lokal yang menangani langsung lebih dari 40.000 kepala keluarga terdampak perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia.
Sawit Watch didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan sosial bagi petani, buruh, dan masyarakat adat/lokal menuju keadilan ekologis.
Berbagai Kegiatan yang dilakukan oleh Sawit Watch antara lain:
1. Melakukan kajian terhadap kebijakan dan hukum yang berkaitan pengelolaan perkebunan besar kelapa sawit dan dampaknya terhadap petani, buruh dan masyarakat adat;
2. Memantau praktik-praktik pembangunan perkebunan kelapa sawit serta aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan lembaga keuangan pemberi kredit;
3. Membangun ekonomi alternatif atas model perkebunan kelapa sawit skala besar;
4. Memfasilitasi terbangunnya resolusi konflik akibat pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit skala besar;
5. Mendorong terjadinya perubahan kebijakan yang berpihak kepada petani, buruh dan masyarakat adat;
6. Melakukan pendidikan publik untuk mendorong model-model pembangunan yang berbasiskan lingkungan hidup;
7. Melakukan promosi, pendidikan publik, dan kampanye untuk pencapaian keadilan ekologis;
8. Memfasilitasi masyarakat untuk melakukan dialog dengan pemerintah, parlemen, dan dunia usaha dalam rangka penyelesaian konflik dan perubahan kebijakan perkebunan kelapa sawit di Indonesia;
9. Melakukan penguatan kapasitas anggota dan pengembangan organisasi.
Saat ini, Sawit Watch tergabung dalam Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang markas besarnya berbasis di Jenewa, Swiss.
Menurut situs RSPO, Sawit Watch telah membangun jaringan lebih dari 138 anggota individu dan kontak lokal yang bekerja dengan puluhan komunitas di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.
Sesuai AD/ART Perkumpulan Sawit Watch pada Bab III Pasal 7 dan Pasal 8, inilah visi dan misi organisasi tersebut:
Visi
Terwujudnya kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam melalui perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan serta penguasaan sumber daya alam secara adil dan lestari.
Misi
1. Mendorong meningkatnya posisi tawar petani dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia;
2. Mendorong penyelesaian konflik-konflik perkebunan kelapa sawit di Indonesia;
3. Mendorong terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.
Jajaran Kepengurusan Sawit Watch
Berikut ini daftar kepengurusan Sawit Watch berdasarkan SK Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Sawit Watch No : 005/SK/BP-PSW/V/2017 tanggal 4 Mei 2017:
Direktur Eksekutif/ Koordinator: Andi Inda Fatinaware
Deputi Direktur/ Deputi Koordinator: Nurhanudin Achmad
Kepala Departemen Pengelolaan Pengetahuan dan Sumberdaya Sosial, Lingkungan, dan Kelembagaan: Riza Harizajudin
Pengelola Data: Wida Nindita
Research Pengembangan, Penguatan Komunitas, dan Anggota: Eep Saepullah
Outreach Sosial dan Kampanye Multimedia: Hadi.S
Kepala Departemen Lingkungan dan Kebjakan Publik: Agustinus Karlo Lumban Raja
Spesialis Masyarakat Adat, Masyarakat Lokal, Petani: Maryo Saputra Sanudin
Spesialis Buruh: Hotler Parsaoran Sitorus
Spesialis Energi, Pangan, Iklim dan Lingkungan Hidup: Astrid Puspitasari
Spesialis Gender dan Kebijakan Publik: Castri Delfi Saragih
Manajer Keuangan dan Anggaran: Sony
Akunting: Ilham Dipo Anshory
Kasir: Vicka Arsita
Manajer Administrasi Keorganisasian dan Kantor: Deputi Direktur
Manajemen Kelembagaan dan Administrasi: Mbah Sukardi dan Sarastika Tiastiningsih
Pengelola Sekretariat, Fasilitas dan Logistik: Saroh Mulyati
(TribunBekasi.com/BAS/Tribunnews.com/Pravitri Retno Widyastuti/Kompas.com/Vitorio Mantalean)
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Profil Sawit Watch, Organisasi yang Gugat Jokowi dan Mendag Lutfi karena Harga Minyak Masih Mahal"
