Apa Saja Peran Pranata Humas dalam Penyusunan Strategi Komunikasi?

TRIBUNBEKASI.COM - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik menggelar bimbingan.

Bimbingan tersebut ialah Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik.

Dimana bimbingan ini bertemakan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik, serta Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Pranata Humas.

Kegiatan tersebut digelar di Surabaya, Selasa (7/6/2022).

Diketahui, Pranata Humas seluruh Indonesia baik di lembaga pemerintah maupun lembaga negara, dituntut untuk Pro Aktif dan Kreatif.

Tuntutan tersebut merupakan jawaban atas tantangan kesediaan informasi di masyarakat yang terus berkembang.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Dr Hasyim Gautama pun angkat bicara.

Dia mengakui ketersediaan informasi dan akses yang semakin mudah dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di dunia saat ini, diibaratkan pedang bermata dua.

Di satu sisi, informasi yang mendayaguna lebih mudah beredar.

Namun di sisi lain, kondisi ini juga memudahkan terjadinya mis-informasi, dis-informasi, dan bahkan mal-informasi dibanding era media sebelumnya.

"Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan informasi dan komunikasi publik, khususnya Pranata Humas untuk lebih pro aktif dan kreatif, dalam mengkomunikasikan berbagai kebijakan dan program pemerintah kepada publik," ucapnya.

Dia mengatakan tuntutan itu bertujuan agar masyarakat semakin tahu apa yang dikerjakan oleh pemerintah, untuk membangun reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Hasyim juga menegaskan, Pranata Humas berperan strategis dalam antisipasi sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Hal ini diawali penyusunan strategi komunikasi yang akomodir mitigasi isu dan identifikasi potensi terjadinya krisis dalam komunikasi publik.

Dia menambahkan, arahan Presiden RI Joko Widodo dalam rapat internal terkait persiapan Presidensi of Group 20 (G20), menekankan pentingnya strategi komunikasi yang massif.

Baik di dalam negeri maupun internasional, untuk membangun kepercayaan kepada Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah daerah, serta kementerian/lembaga lainnya perlu cakap dalam menyusun strategi komunikasi G20 ini yang disesuaikan dengan kewenangan masing-masing instansi.

Dr Hudiyono, M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan yang sama akui, Pranata Humas dapat berkembang menjadi sebuah profesi yang tak hanya jadi sumber daya manusia, dalam menjalankan informasi dan komunikasi publik.

"Pranata Humas juga menjadi bagian penting pengembang dan pembentuk citra lembaga pemerintah/lembaga negara,” ucapnya pada kesempatan yang sama.

Dri Hudiyono juga ingatkan sebaik apapun kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah, tidak akan berhasil tanpa didukung oleh komunikasi kebijakan yang baik dan efektif.

"Oleh karena itu Pranata Humas harus mampu melayani kebutuhan informasi publik, membentuk citra positif institusi, memberikan informasi terbaru mengenai apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah,"

"Apa manfaatnya bagi masyarakat, dan bagaimana merespon umpan balik dari publik, terangnya Dr Hudiyono.

Diacara Bimbingan Teknis ini juga, Asriani Sri Wahyuni selaku Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi dan Karir Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi Publik Kemenkominfo angkat bicara.

Ia menyampaikan pemaparan mengenai jabatan Fungsional Pranata Humas dan angka kreditnya.

Pada sesi selanjutnya, Dimas Aditya Nugraha selaku Pranata Humas Ahli Madya Direktorat Pengelolaan Media Kemenkominfo, banyak paparkan strategi dan tips agar Pranata Humas dapat mencapai angka kredit maksimal.

(TribunBekasi.com/BAS)