Berita Karawang

Penanganan Kasus Fee Pokir Kejari Karawang Dapat Dukungan Mahasiswa dan Aktivis

Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Martha Parulina Berliana, diminta menggunakan kaca mata kuda saat memeriksa anggota Legislatif dan eksekutif.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Ichwan Chasani
TribunBekasi.com
Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG — Penanganan kasus dugaan fee pokir oleh Kejaksaan Negeri Karawang mendapat dukungan dari mahasiswa dan aktivis.

Mereka menuntut kejaksaan mengungkap dugaan adanya pemberian fee sebesar 5 persen dari nilai proyek pokir.

Diketahui nilai fee pokir keseluruhan mencapai Rp 600 miliar untuk eksekutif dan legislatif Karawang.

Kordinator Gerakan Mahasiswa Karawang (Gemak), Bayu Ginting, memberi apresiasi kepada Kejari Karawang yang berani menangani kasus dugaan adanya pembagiaan fee dari proyek pokir.

Padahal isu adanya pemberian fee kepada penerima pokir sudah lama didengarnya.

Baca juga: Soal Dugaan Fee Pokir, Kejaksaan Negeri Karawang Periksa Sejumlah Pejabat Pemda dan DPRD

Baca juga: Peradi Karawang Dukung Kejari Periksa Bupati dan Wabup dalam Kasus Dugaan Fee 5 Persen Dana Pokir

"Soal fee pokir sudah jadi rahasia umum, tapi ini Kajari Karawang berani menangani kasus ini," katanya, pada Jumat (10/6/2022).

Tak hanya diduga melibatkan anggota DPRD, juga eksekutif Pemerintah Kabupaten Karawang.

Oleh karena itu, Bayu meminta Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Martha Parulina Berliana, menggunakan kaca mata kuda saat memeriksa anggota Legislatif dan eksekutif.

Alasannya, pemeriksaan akan lebih obyektif tanpa melihat siapa yang diperiksanya.

"Jaksa harus serius periksa, karena kasus pokir ini bukan persoalan biasa. Ditengah kehidupan masyarakat yang sulit oleh pandemi. Mereka masih berani menyalahgunakan jabatannya untuk mencari untung sendiri," jelas dia.

Baca juga: Terkait Fee 5 Persen Dana Pokir, Kejari Karawang Segera Panggil Seluruh Anggota DPRD

Baca juga: Partai Nasdem Karawang Dukung Kejaksaan Periksa Anggota DPRD Terkait Fee 5 Persen Dana Aspirasi

Senada dengan itu, Koordinator Forum Aktivis Islam (FAIS), Sunarto, juga menyampaikan dukungannya kepada Kejari Karawang.

Dugaan kasus fee pokir ini sudah mencederai hati masyarakat Karawang. APBD seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk segelintir orang atau kelompok saja.

"Kejaksaan harus terbuka mengusut kasus ini sampai tuntas, jangan tebang pilih. Semua pejabat yang terlibat harus diperiksa," katanya.

Dia berharap keberanian kejaksaan negeri karawang ini dapat membuka dan memperjelas terkait ada tidaknya fee dari dana pokir tersebut.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved