Berita Karawang

Mahasiswa Minta Kajari Karawang Obyektif Periksa Anggota Legislatif-Eksekutif Soal Dana Fee Pokir

Diketahui nilai pokir keseluruhan mencapai Rp 600 miliar untuk eksekutif dan legislatif Karawang.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Dedy
Istimewa/Sekretariat DPRD Karawang
Mulai Senin (30/5/2022), Kejaksaan Negeri Karawang akan memanggil anggota DPRD Karawang terkait dugaan pungutan (fee) dana pokir sebesar 5 persen dari nilai proyek. 

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG ---- Penanganan kasus dugaan fee pokir oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang mendapat dukungan dari mahasiswa dan aktivis.

Mereka menuntut kejaksaan mengungkap dugaan adanya pemberian fee sebesar 5 persen dari nilai proyek pokir.

Diketahui nilai pokir keseluruhan mencapai Rp 600 miliar untuk eksekutif dan legislatif Karawang.

Kordinator Gerakan Mahasiswa Karawang (Gemak), Bayu Ginting, memberi apresiasi kepada Kejari Karawang yang berani menangani kasus dugaan adanya pembagiaan fee dari proyek pokir.

Baca juga: Bupati dan Wakil Bupati Karawang Akan Dimintai Keterangan oleh Kejari Karawang Terkait Dana Pokir

Baca juga: Kejari Karawang Pastikan Penanganan Kasus Dugaan Fee 5 Persen Dana Pokir Terus Berjalan

Padahal isu adanya pemberian fee kepada penerima pokir sudah lama didengarnya.

"Soal fee pokir sudah jadi rahasia umum, tapi ini Kajari Karawang berani menangani kasus ini," katanya, pada Jumat (10/6/2022).

Tak hanya diduga melibatkan anggota DPRD, juga eksekutif Pemerintah Kabupaten Karawang.

Oleh karena itu, Bayu meminta Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Martha Parulina Berliana, menggunakan kaca mata kuda saat memeriksa anggota Legislatif dan eksekutif.

BERITA VIDEO : KEJARI KARAWANG LAUNCHING RUMAH RESTORATIF JUSTICE

Alasannya, pemeriksaan akan lebih obyektif tanpa melihat siapa yang diperiksanya.

"Jaksa harus serius periksa, karena kasus pokir ini bukan persoalan biasa. Ditengah kehidupan masyarakat yang sulit oleh pandemi. Mereka masih berani menyalahgunakan jabatannya untuk mencari untung sendiri," jelas dia.

Senada dengan itu, Koordinator Forum Aktivis Islam (FAIS), Sunarto, juga menyampaikan dukungannya kepada Kejari Karawang.

Dugaan kasus fee pokir ini sudah mencederai hati masyarakat Karawang. APBD seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk segelintir orang atau kelompok saja.

"Kejaksaan harus terbuka mengusut kasus ini sampai tuntas, jangan tebang pilih. Semua pejabat yang terlibat harus diperiksa," katanya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved