Berita Karawang

Kasus Dugaan Fee Pokir, Kejaksaan Negeri Karawang Bakal Periksa Sejumlah Anggota DPRDFraksi PKB

Kejari Karawang bakal periksa sejumlah anggota DPRD Karawang Fraksi PKB mengenai penyelidikan kasus dugaan fee Pokir (pokok pikiran).

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Panji Baskhara
Istimewa/Sekretariat DPRD Karawang
Mulai Senin (30/5/2022), Kejaksaan Negeri Karawang akan memanggil anggota DPRD Karawang terkait dugaan pungutan (fee) dana pokir sebesar 5 persen dari nilai proyek. 

TRIBUNBEKASI.COM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dalam penyelidikan kasus dugaan fee Pokir (pokok pikiran).

Untuk agenda pada Kamis (16/6/2022), sejumlah anggota DPRD Karawang mulai diperiksa diperiksa kejaksaan dari anggota DPRD Karawang fraksi PKB.

Soal pemanggilan itu, anggota DPRD Karawang dari Fraksi PKB mengaku telah menerima surat panggilan dari pihak Kejaksaan Negeri untuk dimintai keterangan.

"Betul kami sudah menerima surat panggilan dari Kejaksaan,” ujar anggota DPRD Karawang dari Fraksi PKB, Acep Suyatna, saat dihubungi melalui telepon selularnya, Rabu (15/6/2022).

Dia mengaku bakal memenuhi panggilan.

"Iya tentu sebagai warga negara yang baik maka akan hadir kami," katanya

Terkait mulai dipanggilnya anggota DPRD Karawang, Ketua DPRD Pendi Anwar, akui anggota DPRD akan koperatif memenuhi panggilan Kejari Karawang.

"Sebagai warga negara yang baik kita akan datang jika dimita keterangan," katanya, pada Rabu (15/6/2022).

Diketahui sejumlah orang yang telah diperiksa itu mulai dari Ketua DPRD Karawang, Pendi Anwar, Sekretariat DPRD Karawang Uus Hasanudin dan Plt Kepala Bappeda, Asip Suhendar.

Kemudian, Rabu (8/6/2022) telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah Karawang Acep Jamhuri, dan Samsuri Asisten Daerah II dilingkungan Pemkab Karawang.

Diberitakan, pengakuan salah satu ketua partai yang melakukan PAW dua orang anggotanya yang duduk dikursi DPRD Karawang, karena menolak menyetor fee dari dana aspirasi sebesar 5 persen dari nilai proyek.

Akibatnya rencana PAW itu terjadi kegaduhan karena mendapat tanggapan keras di masyarakat.

Bahkan sejumlah elemen masyarakat melaporkan kasus fee 5 persen itu ke Kejari Karawang

Masyarakat menduga statemen ketua partai itu menguatkan dugaan selama ini terjadi penyalahgunaan proyek aspirasi.

Hingga akhir Kejari Karawang menerima laporan itu dan melakukan penyelidikan hingga segera memanggil seluruh anggota DPRD Karawang.

(TribunBekasi.com/MAZ)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved