Berita Karawang

Mulai Besok, Sejumlah Anggota DPRD Karawang Fraksi PKB Diperiksa Kejaksaan

Ketua DPRD Pendi Anwar, mengatakan anggota DPRD akan koperatif memenuhi panggilan Kejari Karawang.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Ichwan Chasani
TribunBekasi.com
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, Pendi Anwar. 

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG — Kejaksaan Negeri Karawang terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dalam penyelidikan kasus dugaan fee Pokir (pokok pikiran).

Untuk agenda besok, Kamis (16/6/2022) sejumlah anggota DPRD Karawang mulai diperiksa diperiksa kejaksaan dari anggota DPRD Karawang fraksi PKB.

Soal pemanggilan itu, anggota DPRD Karawang dari Fraksi PKB mengaku telah menerima surat panggilan dari pihak Kejaksaan Negeri untuk dimintai keterangan.

"Betul kami sudah menerima surat panggilan dari Kejaksaan,” ujar anggota DPRD Karawang dari Fraksi PKB, Acep Suyatna, saat dihubungi melalui telepon selularnya, Rabu (15/6/2022).

Dia mengaku bakal memenuhi panggilan. "Iya tentu sebagai warga negara yang baik maka akan hadir kami," katanya

Baca juga: Mahasiswa Minta Kajari Karawang Obyektif Periksa Anggota Legislatif-Eksekutif Soal Dana Fee Pokir

Baca juga: Kehadiran Kelompok Pakar Siap Bawa Perubahan di DPRD Karawang Jadi Lebih Baik

Terkait mulai dipanggilnya anggota DPRD Karawang, Ketua DPRD Pendi Anwar, mengatakan anggota DPRD akan koperatif memenuhi panggilan Kejari Karawang.

"Sebagai warga negara yang baik kita akan datang jika dimita keterangan," katanya, Rabu (15/6/2022).

Diketahui sejumlah yang telah diperiksa itu mulai dari Ketua DPRD Karawang, Pendi Anwar, Sekretariat DPRD Karawang Uus Hasanudin dan Plt Kepala Bappeda, Asip Suhendar.

Kemudian, hari ini Rabu (8/6/2022) telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah Karawang Acep Jamhuri, dan Samsuri Asisten Daerah II dilingkungan Pemkab Karawang.

Sebelumnya sempat diberitakan pengakuan salah satu ketua partai yang melakukan PAW  dua orang anggotanya yang duduk dikursi DPRD Karawang karena menolak menyetor fee dari dana aspirasi sebesar 5 persen dari nilai proyek.

Baca juga: Penanganan Kasus Fee Pokir Kejari Karawang Dapat Dukungan Mahasiswa dan Aktivis

Baca juga: Soal Dugaan Fee Pokir, Kejaksaan Negeri Karawang Periksa Sejumlah Pejabat Pemda dan DPRD

Akibatnya rencana PAW itu terjadi kegaduhan karena mendapat tanggapan keras di masyarakat. Bahkan sejumlah elemen masyarakat melaporkan kasus fee 5 persen itu ke Kejari Karawang.

Masyarakat menduga statemen ketua partai itu menguatkan dugaan selama ini terjadi penyalahgunaan proyek aspirasi. Hingga akhir Kejari Karawang menerima laporan itu dan melakukan penyelidikan hingga segera memanggil seluruh anggota DPRD Karawang. 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved