Berita Jakarta

Kenapa Izin Usaha di Semua Gerai Holywings di Jakarta Dicabut? Ternyata Ini Penyebab yang Sebenarnya

Bukan karena promosi minuman keras (miras) yang mencatut nama Muhammad dan Maria, lalu kenapa izin usaha Holywings di semua gerai di Jakarta dicabut?

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Panji Baskhara
Wartakotalive.com
Ilustrasi: Pencabutan izin usaha Holywings Indonesia di seluruh wilayah Jakarta bukan dikarenakan promosi minuman keras (miras) yang mencatut nama Muhammad dan Maria. 

TRIBUNBEKASI.COM - Izin usaha di seluruh gerai Holywings Indonesia di Jakarta dicabut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Lalu, kenapa izin usaha Holywings di semua gerai di Jakarta dicabut?

Pencabutan izin usaha Holywings Indonesia di seluruh wilayah Jakarta bukan dikarenakan promosi minuman keras (miras) yang mencatut nama Muhammad dan Maria.

Akan tetapi karena Holywings melakukan pelanggaran penjualan miras yang tidak sesuai aturan.

Baca juga: Izin Usaha untuk Seluruh Gerai Holywings yang Berada di DKI Jakarta Langsung Dicabut Anies Baswedan

Baca juga: Berang dengan Promosi Miras Holywings, KNPI Sampaikan Kegelisahan Publik kepada Wagub DKI

Baca juga: Didatangi OKP, Wagub Ariza Tegaskan Pemprov DKI Tak Bisa Main Cabut Izin Holywings

Pencabutan izin usaha ini berdasarkan rekomendasi dari Dinas Parekraf DKI Jakarta dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (PPKUKM) DKI Jakarta kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta.

"Memang setelah dicek ada beberapa yang tidak memenuhi syarat administrasinya. Memang semua itu perlu ada evaluasi pengecekan ya" ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Senin (27/6/2022) malam.

Ariza mengakui, pemerintah daerah mencabut izin usaha Holywings berawal dari viralnya kasus promosi miras tersebut.

Dari situ petugas melakukan pengecekan dan terbukti bahwa Holywings melanggar ketentuan menjual miras.

Meski Pemprov DKI Jakarta telah cabut izin, namun pemerintah daerah harus tetap mendapatkan persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.

Dalam waktu dekat, DPMPTSP akan melayangkan rekomendasi penutupan 12 outlet Holywings di Jakarta kepada BKPM.

"Sekarang peraturannya berdasarkan UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja kan berbeda, ketentuan (pencabutan usaha) ada di pemerintah pusat dalam hal ini di BKPM" ujarnya.

"Terkait izin memang merupakan kewenangan daripada pemerintah pusat sebagaimana UU Cipta Kerja,"

"Kemudian yang kedua terkait dengan kasusnya pidananya itu di kepolisian dan sudah ada enam tersangka dan di tahan" lanjutnya.

Selain itu, kata dia, pencabutan usaha yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta berdasarkan permintaan dari banyak pihak serta kajian dan evaluasi dari Dinas Parekraf dan Dinas PPKUKM.

Halaman
1234
Sumber: Wartakota
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved