Pj Bupati Bekasi Berikan Cara Sederhana Menanggulangi Bencana, Seperti Apa? Simak Penjelasannya

TRIBUNBEKASI.COM, CIKARANG --- Pemerintah Kabupaten Bekasi membentuk Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FPRB) Kabupaten Bekasi yang bertempat di Aula KH Noer Ali, Kantor Bupati Bekasi, Senin (27/6/2022).

Ada pun tujuan dibentuknya forum tersebut yakni untuk meminimalisir potensi bencana yang berada di Kabupaten Bekasi dengan melibatkan unsur masyarakat.

"Kami melibatkan seluruh elemen Kabupaten Bekasi, biasa kita sebut Pentahelix. Ada pemerintah, ada pengusaha, ada perguruan tinggi, ada media dan komunitas peduli bencana dan peduli lingkungan yang kita himpun, supaya kita punya rencana aksi bersama dan implementasinya dalam rangka pengurangan resiko bencana," ujar kata Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan saat di lokasi.

Baca juga: Sebanyak 12 Desa Berpotensi Terjadi Bencana, BPBD Kabupaten Bekasi Lakukan Langkah Antisipasi Ini

Baca juga: Korban Bencana Longsor di Tambun Trauma Berat, Mursidah: Jadi Kebayang Terus Saya Pas Kejadian Itu

Struktur FPRB tak hanya dibentuk pada tingkat pemerintah daerah saja, namun juga hingga di ditingkatkan Kecamatan dan desa dengan harapan untuk mengurangi risiko dan penanggulangan bencana bisa dilakukan secara maksimal.

"Nanti FPRB ini dibentuk tak hanya tingkat kabupaten tapi juga tingkat desa, gunanya untuk mensosialisasikan pentingnya pengurangan resiko bencana, kemudian mengedukasi dan melatih masyarakat melakukan pengurangan resiko bencana," ucapnya.

Dalam hal penanggulangan bencana, Dani mengharapkan agar masyarakat turut berperan aktif untuk menjaga lingkungannya dengan cara-cara yang sederhana, seperti penanaman pohon hingga pembersihan saluran air.

BERITA VIDEO : WAWANCARA KHUSUS DANI RAMDAN PJ BUPATI BEKASI

"Bisa melalui penanaman pohon, upaya pembersihan saluran air, mencegah sampah agar tak masuk ke sungai supaya tidak banjir, antisipasi potensi kebakaran. Semua potensi bencana yang ada di Kabupaten Bekasi coba ita minimalisisir dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat," kata Dani.

Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln mengatakan pembentukan forum tersebut dibentuk berdasarkan amanat undang-undang.

"Terbentuknya forum ini karena amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Memang Kabupaten Bekasi belum memiliki FPRB, sudah hampir 11 tahun ini berjalan tapi kita belum memiliki. Tahun lalu sebenarnya sudah ada, tapi terpotong karena pandemi Covid-19 sehingga tidak diteruskan semoga yang sekarang bisa terbentuk dan langsung berjalan," tutur Henri.

FPRB ini, sambungnya, bisa menjadi induk dari beberapa forum atau organisasi atau komunitas bentukan yang berkaitan dengan kebencanaan.

"Wadah ini jadi induknya. Yang dilibatkan dalam forum ini masyaralat reawan, komunitas-komunitas, dunia usaha, dunia pendidikan dan media. Soal pembagian kerjanya nanti kita diskusikan dalam rapat ini," katanya.