Rawan Persekongkolan, Bupati Karawang Diminta Awasi Ketat Kerja APIP

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG — Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana diminta mengawasi secara ketat kerja aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).

Permintaan itu disampaikan Direktur Karawang Budgeting Control (KBC), Ricky Mulyana, kepada awak media pada Kamis (30/6/2022).

Menurutnya, jika tidak diawasi secara ketat sangat rawan terjadi persekongkolan dalam proses pengadaan barang kegiatan pembangunan.

APIP sendiri diketahui seperti pejabat pembuat komitmen dan pejabat pelaksana teknis anggaran hingga pengawas lapangan.

"Jadi kami meminta Bupati Cellica Nurrachadiana lebih maksimal dalam melaksanakan reformasi birokrasi dengan menguatkan kapabilitas APIP dalam menjalankan kegiatan pembangunan," ujarnya.

Baca juga: Dalami Laporan Angel Lelga Soal Kripto Angel Token, Polres Jaksel Belum Tetapkan Tersangka

Baca juga: Bintangi Film Mencuri Raden Saleh, Iqbaal Ramadhan: Kami Mewakili Anak Muda yang Terlupakan

Dari catatan KBC, Ricky menyebutkan, proyek pengadaan barang dan jasa (BPJ) di lingkungan Pemkab Karawang senilai Rp 2, 016 triliun. Tentu besaran nilai itu rawan terjadi persekongkolan, apalagi jika tidak dilakukan pengawasan secara ketat.

"Saat ini kami juga menilai ada dugaan persekongkolan dengan modusnya mengatur pemenang tender antara panitia lelang dengan penyedia barang," beber dia.

Dugaan soal itu, kata Ricky, karena ada contoh kasus yang terjadi dimana terdapat pelelangan yang dilaksanakan melalui e-lelang umum dengan metode Pascakualifikasi satu file menggunakan sistem gugur.

Pemenang lelang saat itu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinyatakan tidak layak sebagai pemenang karena tidak memenuhi syarat lelang.

BPK menemukan indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat atau terjadi pengaturan bersama atau kolusi antar pemenang lelang dengan dua peserta lainya dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta.

Baca juga: Festival Musik Prost Fest 2022 Siap Bangkitkan Lagi Gairah Musisi Indonesia

Baca juga: Pemkab Bekasi Targetkan 1.700 Hewan Ternak Terima Vaksinasi PMK

"Dari temukan BPK ada kerja sama antara pemenang lelang dengan dua perusahaan lain yang mengikuti lelang untuk memenangkan perusahaan pemenang lelang. Kejadian seperti ini sudah lama terjadi dan saya yakini masih berlangsung," katanya.

Menurut Ricky, indikasi lain yaitu IP address yang digunakan untuk mengunggah dokumen penawaran sama dan waktu unggah hampir bersamaan.

Dokumen penawaran yang sama persis, yaitu dokumen pra-rencana keselamatan dan kesehatan kerja, dokumen penawaran harga dan analisis harga satuan memiliki format dan file property yang sama.