Ibadah Haji

Haji Furoda Tidak Diselenggarakan Oleh Kementerian Agama Indonesia karena Sebab ini

Penjelasan Kementerian Agama soal haji furoda atau haji mujamalah, dan peraturan yang menyertainya.

Editor: AC Pinkan Ulaan
TribunBekasi.com/Rangga Baskoro
Kementerian Agama menegaskan bahwa haji mujamalah atau haji furoda tidak di bawah kewenangan Kementerian Agama. Keterangan foto: (ilustrasi) Acara pelepasan kloter pertama calon jemaah haji Kabupaten Bekasi. 

TRIBUNBEKASI.COM -- Banyaknya waga negara Indonesia (WNI) gagal berangkat Ibadah Haji melalui skema furoda cukup menjadi perhatian masyarakat.

Pasalnya jumlahnya sampai ribuan orang.

Disebutkan dalam sejumlah pemberitaan bahwa penyebab utama peristiwa ini adalah mereka tidak mendapat visa dari Kerajaan Arab Saudi.

Pihak Kementerian Agama sendiri menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam mengelola visa haji mujamalah, atau lebih sering disebut sebagai haji furoda ini.

Undangan kerajaan

Sebagaimana dilansir laman Kementerian Agama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, menjelaskan bahwa kewenangan Kementerian Agama adalah pengelolaan visa haji kuota Indonesia.

Di dalamnya terdapat visa kuota haji reguler dan visa kuota haji khusus.

Menurut Hilman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur bahwa visa haji Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu visa haji kuota Indonesia dan visa haji mujamalah undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

“Sesuai undang-undang, Kementerian Agama tidak mengelola visa haji mujamalah, hanya visa haji kuota Indonesia,” kata Hilman Latief di Mekah, Senin (4/7).

“Karena sifatnya adalah undangan raja, pengelolan visa tersebut di bawah kewenangan langsung Kedutaan Besar Arab Saudi,” sambungnya.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved