Berita Karawang

Hindari Saling Lempar Tanggungjawab, Pemkab Karawang Lakukan Rakor Atasi Penanganan ODGJ

Selama ini pengaduan masyarakat terkait ODGJ cukup banyak melalui Tanggap Karawang (Tangkar).

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Ichwan Chasani
TribunBekasi.com/Muhammad Azzam
Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat melakukan rakor (rapat koordinasi) untuk mengatasi permasalahan penanganan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karawang. 

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG — Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat melakukan rakor (rapat koordinasi) untuk mengatasi permasalahan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karawang.

Rakor ini dilakukan agar menghindari saling lembar tanggungjawab antar instansi dalam penanganan ODGJ, khususnya yang berada di jalanan.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Karawang, Akhmad Hidayat mengatakan rakor ini dilakukan bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Karawang, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karawang, Satpol PP Kabupaten Karawang, dan UPTD Puskesmas di wilayah Kabupaten Karawang.

“Ini dalam rangka penanganan ODGJ, supaya pertama penanganan konprehensif, bersinergis dan tidak lempar tanggungjawab antara dinas-dinas lain dengan lain-lainnya, ada satu kesatuan tanggungjawabnya," kata Akhmad Hidayat, pada Selasa (5/7/2022).

Dikatakannya, selama ini pengaduan masyarakat terkait ODGJ cukup banyak melalui Tanggap Karawang (Tangkar).

Baca juga: Belum Bergerak, Harga Emas Batangan Antam Hari Selasa Ini Terhenti di Angka Rp 989.000 Per Gram

Baca juga: Kembali Main di Petualangan Sherina 2, Derby Romero Masih Dipanggil Sadam

Akan tetapi ketika sudah dilakukan evakuasi, banyak yang bingung dan saling lempar tanggungjawab.

"Jadi betul-betul harus dibahas, Dinsos seperti apa, di Dinkes seperti apa, dan dinas lainnya seperti apa sehingga penanganan itu betul-betul dapat terlaksana,” ujarnya.

Apalagi saat ini, adanya pemberlakuan Surat Keputusan (SK) tentang Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Kabupaten Karawang yang perlu ada perubahan, mengingat ada perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang terbaru sehingga dirasa perlu melakukan penyesuaian dan kesepakatan dalam rakor ini.

“Jadi pembagian-pembagian tusinya (tugas dan fungsi) itu lebih tegas, lebih lugas dan lebih jelas. SK itu sebenarnya sesuai, hanya saja perlu perbaikan atau perlu kelengkapan, sudah sesuai cuman diperlukan karena pada saat itu SK belum sesuai dengan SOTK yang baru sekarang, jadi perlu ada penyesuaian,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Karawang, Wahidin menuturkan, sejumlah aduan masyarakat yang masuk melalui Tangkar sudah cukup baik dan sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Karawang cepat respon dalam menangani.

Baca juga: Istri Membenarkan Bob Tutupoly Tutup Usia, Jenazah di RS MIRCC Siloam Semanggi

Baca juga: Kabar Duka, Penyanyi Senior Bob Tutupoly Meninggal Dunia

Dengan demikian, dengan langkah yang diharapkan lebih optimal lagi terkait aduan ODGJ, maka pihaknya perlu melakukan rakor dan membahas penanganan ODGJ yang ada di Kabupaten Karawang.

“Bahwa dinas atau instansi yang terkait di dalam penanganan aduan masyarakat melalui Tangkar ini ingin segera ditindaklanjuti secara cepat dan tepat agar tidak menimbulkan masalah lebih lanjut, mungkin nanti ada masukan dari dinas-dinas yang lainnya yang secara teknis sudah melakukan penanganan permasalahan yang selama ini sudah ditangani secara baik,” katanya. 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved