Berita Nasional

Sertifikasi Halal Tak Lagi Ditentukan Majelis Ulama Indonesia, Begini Tanggapan Yusril Ihza Mahendra

Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra tanggapi kisruh sertifikasi halal bulan lagi ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Editor: Panji Baskhara
Wartakotalive.com/IGN Agung Nugroho
Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra tanggapi kisruh sertifikasi halal bulan lagi ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Foto: Yuril Ihza Mahendra 

TRIBUNBEKASI.COM - Sertifikasi halal menjadi ramai diperbincangkan publik, lantaran tak lagi milik Majelis Ulama Indonesia.

Namun kini, sertifikasi halal kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menilai, keputusan undang-undang (UU) menyebut, sertifikasi halal digelar pemerintah, bukan organisasi kemasyarakatan (Ormas).

"Sertifikasi halal, sebagaimana ketentuan UU, diselenggarakan oleh pemerintah, bukan lagi Ormas" katanya Yaqut Cholil Qoumas.

Baca juga: Sertifikasi Halal Gratis untuk UMK Dimulai, BPJPH Siapkan 25.000 Kuota

Baca juga: Soal Sertifikasi Halal untuk Kulkas dan Kaos Kaki, Berikut Ini Penjelasan LPPOM MUI

Baca juga: Label Halal MUI Tak Berlaku Lagi, Kemenag: Sertifikasi Halal Diselenggarakan Pemerintah, Bukan Ormas

Pernyataan Menag Yaqut yang menilai MUI adalah ormas, menjadi persoalan baru.

Menurut Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, MUI itu tidak bisa dibentuk dengan yayasan atau ormas, seharunya MUI itu dibentuk dengan UU.

”Misal, UUD 1945 nomor sekian, tahun sekian, tentang bisa pembentukan MUI atau pembentukan majelis agama-agama."

"Sehingga MUI akan jadi satu badan yang dibentuk oleh negara, walaupun tidak bisa diinterpensi oleh negara."

"Ini pasti bisa, negara saja bisa bentuk KPU dan KPK" kata Yusril saat memberikan kuliah politik di Bimtek Anggota DPRD Provinis, Kabupaten, dan Kota Fraksi Partai Bulan Bintang di Marlynn Park Hotel, Senin (4/7/2022).

Yusril menambahkan, kalau pemerintahnya berwibawa, pemerintah bisa membuat UU pembentukan MUI sebagai suatu lembaga independen, mandiri, berwenang untuk mengambil keputusan-keputusan di bidang agama.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved